Dewan Kalbar Suib Minta Pemprov Berdayakan Lahan Perdesaan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Suib mendorong untuk memberdayakan lahan perdesaan untuk ketahanan pangan lokal.

"Melihat kondisi covid 19 belum bisa di pastikan puncaknya kapan, maka saya berharap betul pemda se-Kalbar prioritaskan program ketahanan pangan lokal, ini sangat penting karena ketahanan pangan lokal menjadi kebutuhan utama berlangsungnya hidup," ujar Suib, Jumat (01/05/2020).

Diterangkan politisi Partai Hanura ini, jika ada tiga faktor utama yang membuat ia khawatir sehingga situasi sangat perlu semua daerah khususnya di kalbar untuk melangkah terhadap program ketahanan pangan utamanya di tingkat lokal.

Hal pertama, kata Suib, belum diketahui kapan puncak pandemi virus ini akan berakhir dan kembali pada situasi titik zero.

• Suib Yakin Pemerintah akan Mencari Solusi Terbaik Dalam Penanganan Corona

"Kita bisa ambil contoh sederhana saja negara Tiongkok saja yang pertama kali mengalami peristiwa covid 19 ini sampai sekarang belum mereda bahkan yang awalnya terjadi di satu negara yaitu tiongkok ternyata sekarang merebak ke 200 negara lebih di dunia,

teori ekonominya kebutuhan pangan global akan sangat terbatas karena semua butuh pangan, di lain sisi aktifitas penguatan pangan terbatas, dan jika adapun untuk melakukan pertukaran pangan di lintas negara, ekspor atau impor terganggu karena terjadi nya pembatasan aktifitas di pintu masuk pelabuhan ataupun di perbatasan," ungkapnya.

Hal kedua, lanjut dia, masing-masing negara hari ini berupaya memenuhi kebutuhannya, termasuk Indonesia sendiri yang juga berdampak terhadap masing-masing daerah.

Daerah, kata dia, juga pasti akan memikirkan kebutuhan interlokal masing-masing.

Hal ketiga, kata Anggota Fraksi PKB ini ialah faktor hasil tanam yang tidak melimpah seperti pada saat situasi normal.

Menurutnya, ini terjadi karena mulai dari pupuk yang langka, hingga adanya pembatasan petani bebas pergi ke sawah, karena mengikuti imbauan pemerintah untuk tidak keluar rumah.

"Menurut saya jalan tengah nya adalah di program APBD P dan APBD murni 2021 tidak boleh terlalu fokus terhadap penangan yang sifatnya hanya taktis dan instan dan tidak berdampak terhadap jangka panjang, kebutuhan pangan lokal lah yang harus di perkuat, supaya keuangan daerah tidak habis begitu saja," imbuhnya.

Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat di perdesaan untuk bertani.

Untuk memacu semangat petani di pedesaan di semua kecamatan, lanjut Suib, maka perlu di berikan bentuan berupa bibit, pupuk, dan peralatannya, sehingga petani bisa menghasilkan panen yang memuaskan.

"Saya sarankan hasil pertanian di tampung alias di beli oleh pemerintah baik di desa atau kabupaten atau boleh juga dari provinsi melaui wadah BUMDes jika di desa, atau BUMD jika di kabupaten dan provinsi, supaya tidak ada lagi kewaswasan di tingkat petani," jelasnya.

"Intinya jika ini program di maksimalkan maka dampak covid tidak terasa riskan terhadap masyarakat kita, tidak ada ruginya jika ketahanan lokal diperkuat, rakyat yang jelas tidak akan kelaparan, dan uang berputar tepat sasaran," tutup Suib.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, H Affandie AR meminta agar Pemprov Kalbar dapat mengembangkan pertanian, perikanan hingga peternakan guna meredam dampak dari covid 19 yang masih menjadi pandemi di Indonesia.

Pengembangan itu, menurut politisi Partai Demokrat ini agar kemudian Pemprov memberikan bantuan atau program.

Program itu, ungkapnya, seperti perbanyak bantuan benih padi, benih jagung dan palawija, benih sayur sayuran dan benih holtikultura lainnya.

Kemudian persiapkan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh para petani. Serta bantuan obat obatan untuk mengatisipasi apabila terjadi serangan hama.

Kemudian untuk di bidang perikanan, ia meminta agar diperbanyak bantuan budi daya ikan. 

"Budi daya ikan secara langsung dapat dinikmati oleh para masyarakat yang berpendapatan di bawah rata-rata. Karena kalau kegiatan ikan tangkap lebih banyak di dominasi oleh masyarakat kalangan mampu" bebernya.

Sementara untuk di bidang peternakan, politisi Demokrat ini mendorong agar pemerintah dapat memberikan insentif bagi peternak ayam yang saat ini hampir mengalami kebangkrutan.

"Yang kita khawatirkan mereka tidak mau lagi berusaha di bid tersebut sehingga kita masyarakat akan sulit mendapatkan pakan daging ayam. Oleh karenanya harus menjadi perhatian yang serius bagi Pemprov terhadap nasib para peternak ayam tersebut," jelasnya.

Selain itu, Affandie AR juga meminta agar harga karet yang selama ini masih di bawah standar, juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. 

"Karena rata-rata karet harganya Rp 3-4 ribu perkgnya. Sementara dulu bisa sampai Rp. 15 ribu perkgnya," tutup Affandie.