Wabah Virus Corona

Demi Bantuan Rp600 Ribu Perbulan, Sutarmidji Ungkap Banyak Mahasiswa Kirim Data Palsu Dari 3.800

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menambahkan Pemprov Kalbar terus berupaya membantu mahasiswa rantau.

Penulis: Syahroni | Editor: Syahroni
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyampaikan kata sambutannya saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 1 PDI Perjuangan provinsi Kalimantan Barat di hotel Aston Pontianak, Sabtu (14/3/2020). Rakerda ini mengangkat tema Solid Bergerak Mewujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalbar memberikan stimulus berupa bantuan tunai kepada mahasiswa asal Kalbar yang berada di diluar daerah.

Pemprov Kalbar memberikan bantuan tersebut untuk mereka yang belum pulang dan tida dibolehkan pulang karena adanya pandemi corona.

BREAKING NEWS - Sutarmidji Umumkan Kasus Positif Covid-19 Bertambah, Cluster Kegiatan Keagamaan Gowa

Garda Terdepan Puluhan Tenaga Medis Kalbar Reaktif Covid-19, Sutarmidji Umumkan Dua Penyebab

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menambahkan Pemprov Kalbar terus berupaya membantu mahasiswa rantau.

"Untuk mahasiswa yang tidak pulang Insya Allah kita akan memberikan biaya tunai Rp 600 ribu perbulan untuk tiga bulan,"ucap Midji saat diwawancarai, Jumat (1/5/2020).

Sutarmidji menambahkan, pihaknya membuka pendaftaran untuk mahasiswa Kalbar yang tengah menuntut ilmu diluar.

Salam sehari pendaftaran hampir 4.000 orang mendaftar.

Namun setelah diverifikasi banyak mereka yang mendaftar tidak jujur dan memberikan data palsu.

"Begitu satu hari kita suruh hubungi satu nomor perwakilan Kalbar, yang daftar 3.800 orang. Begitu dilakukan verifikasi  banyak yang tidak jujur," ungkap Sutarmidji.

Akhirnya Pempriv harus teliti dan  detail betul memilahnya.

Agar bantuan sebesar Rp 600 ribu perbulan selama tiga bulan tidak salah sasaran.

Midji menerangkan, kalau  yang sudah dicairkan itu mereka yang jelas berada di asrama-asrama Kalbar.

Mereka juga sering berhubungan dengan perwakilan, sehingga datanya terverifikasi.

"Nah, untuk yang  kos harus didata betul, karena kita temukan ada yang sudah pulang, sudah selesai dan masih mengajukan," tambahnya.

Bahkan dari 3.800 data yang mendaftar pada nomor perwakilan,  sebagian besar tidak valid lagi.

"Ini bicara keuangan negara, maka harus jelas.
Saya tidak ada masalah, mau 5.000 orang pun akan dikirim dan keluarkan anggaran," tegasnya.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved