PUJI Gubernur Ridwan Kamil, Pengamat: Tak Ada Pusaran Ingin Membenturkan Dirinya dengan Pusat

“PR-nya tinggal koordinasi dengan bupati walikota. Karena kewenangan anggaran dan distribusi di lapangan tetap harus menggunakan perangkat yang dimiliki bupati walikota," imbuh Toto

"Kalau ini sudah terjadi Jabar bisa dikatakan siap menghadapi pandemi ini,” ujarnya lagi.

• Sebut Infrastruktur Penanganan Covid-19 Sangat Terbatas, Anies: Harus Kerja Ekstra Jangan Melonjak

Selain itu, apresiasi juga disampaikan lembaga studi Drone Emprit.

Hasil analisis menunjukkan, langkah Pemprov Jabar dalam merenspons isu Covid-19 lebih jelas dan dipercaya dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Kesimpulan tersebut ditarik dari hasil analisis artikel berita daring dan jejaring media sosial yang tayang mulai dari 9 Maret hingga 9 April.

Dalam laman publikasinya, sentimen publik tersebut tercermin dalam lebih dari 150.000 tweets, 2.000 tayangan Facebook, 6.000 tayangan Instagram, 1.400 tayangan Youtube, dan 34.000 artikel di media daring.

"Berdasarkan analisis teks, upaya Pemda Jabar untuk melindungi warga Jabar dari penyebaran corona sebagian besar mendapat respons positif," ungkap Drone Emprit dalam laporannya.

Dalam salah satu poin ringkasan itu, Drone Emprit juga menyebut kebijakan hasil sinergi antara Jakarta, Jabar, dan Jateng dalam melindungi warga dinilai jauh lebih jelas dan tegas dibanding kebijakan pemerintah pusat.

"Publik juga menilai permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok harian harus turut dipecahkan oleh pemerintah, terutama bagi warga yang paling terdampak di daerah sekitar Jakarta," lanjutnya.

Sementara itu, pengamat politik dan pemerintahan Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi mengatakan bahwa sedianya sebelum kebijakan politik atau publik dibuat, yang harus diraih terlebih dahulu adalah kepercayaan publik (public trust).

"Pintu yang dibuat Ridwan Kamil sudah bagus, tinggal menjaga konsistensi antara kebijakan dan prosesnya," ujar Muradi.

• Sikap Tegas Anies, Nekat Bandel saat PPSB di Jakarta, Perusahaan Diancam Tutup & Larang Operasi Ojol

Secara presentase, lanjutnya, jika tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah tinggi, bisa dipastikan kebijakan yang diterapkan 98 persen akan berjalan dengan baik.

"Hanya menjaga ritme saja, termasuk dalam pemberian bantuan, harus diawasi betul," katanya.

Menurutnya, tataran perencanaan dan open document yang dicetuskan Pemprov Jabar dalam menghadapi isu COVID-19 terbilang sudah baik, tetapi eksekusi di lapangan harus kembali diperhatikan.

"Di lapangannya saya khawatir, jadi gubernur juga tidak terlalu teknis (saat memberikan arahan) karena ada kepala daerah di level kota dan kabupaten, RK bisa menstimulasi agar dibuat kebijakan publik yang linier dan tidak berhenti di level monitoring awal," paparnya.