PDIP Kalbar Seleksi Calon Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional

Adapun tim penilai uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon kepala BSPN cabang se-Kalbar dikatakan Bambang berasal dari Pengurus BSPN Pusat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/ PDIP
Suasana saat jajaran pengurus DPD PDIP Kalbar menyeleksi Calon Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional, Senin (16/03/2020). 

PONTIANAK - Calon kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan tingkat cabang se-Kalimantan Barat tampak serius menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Minggu (15 /3/2020).

Serangkaian tes mereka jalani dengan difasilitasi oleh BSPN Daerah Kalimantan Barat.

Uji kelayakan dan kepatutan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan mereka dalam mengemban tugasnya selama satu periode kepengurusan.

Kepala BSPN PDI Perjuangan Daerah Kalimantan Barat Bambang Ganefo Putra mengatakan bahwa mereka yang menjadi peserta uji kelayakan dan kepatutan ini merupakan usulan dari masing-masing DPC.

Hadiri Rakerda DPD PDIP 2020, Sutarmidji: PDIP Disiplin, Tegas dan Tidak Segan Memberi Sanksi 

Adapun tim penilai uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon kepala BSPN cabang se-Kalbar dikatakan Bambang berasal dari Pengurus BSPN Pusat.

"BSPN Pusat sudah men-skoring hasil yang kira-kira nantinya yang layak menjadi kepala BSPN cabang.

Mungkin dalam seminggu ini akan diumumkan hasilnya oleh BSPN Pusat karena tinggal melihat kesesuaian antara hasil interview dan curriculum vitae mereka," kata Bambang, sesuai rilis yang diterima, Senin (16/03/2020).

Selaku Kepala BSPN Daerah, Bambang berharap mereka yang lolos uji kelayakan dan kepatutan benar-benar siap mengemban tugas mengawal dan mengamankan suara pada proses pelaksanaan Pemilu.

Baik Pemilu legislatif, presiden/wakil presiden maupun kepala/wakil kepala daerah.

Mereka yang terpilih juga diharapkan Bambang dapat merekrut, menyeleksi, melatih dan mengorganisasi saksi dan regu penggerak pemilih (guraklih) secara permanen.

"Mengawal dan mengamankan suara itu tahapannya dari proses perekrutan saksi, kemudian pengamanan pada saat pemungutan suara di TPS, kecamatan sampai ke kabupaten," terang Anggota DPRD Kalbar tersebut.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan bahwa mereka yang lolos uji kelayakan dan kepatutan nantinya akan mengemban amanah selama lima tahun, sesuai dengan masa jabatan DPC di kabupaten/kota masing.

Masa jabatan mereka dihitung berdasarkan periode kepengurusan DPC, mulai tahun 2019 hingga 2024. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunponti

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Zulkifli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved