Sekda Kalbar Sebut Pembangunan Ketenagakerjaan di Kalbar Masih Dihadapi Masalah

PONTIANAK- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Kordinasi terkait penyusunan perencanaan teknis dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Se-Kalbar tahun 2020, di Hotel Kini Pontianak, Kalbar, Selasa (10/3/2020).

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, AL Leysandri, dan tamu undangan lainnya.

Ia mengatakan bahwa Sejalan dengan visi Gubernur Kalbar periode 2018-2023 mempunyai target capaian visi yang intinya mewujudkan masyarakat sejahtera.

• Bukan Corona, Tenaga Kerja asal China di Ketapang Positif Demam Berdarah

Di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian menjadi taget adalah peningkatan Perekonomian, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, penurunan tingkat kemiskinan dan Peningkatan IPM.

Ia berharap semoga kegiatan ini menjadi sarana sinergitas penyusunan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Pemprov dan Kabupaten Kota di Kalbar . Berdasarkan rencana strategis yang telah disusun oleh Perangkat daerah masing-masing dengan kebijakan RPJMND Provinsi Kalbar tahun 2018- 2023.

Berdasarkan data Disdukcapil tahun 2019 Penduduk di Kalbar mencapai 5.4 Juta jiwa yang terdiri dari 12 Kabupaten dan dua Kota.

“Kita melihat Posisi Provinsi Kalbar yang berbatasan langsung dengan Kucing Serawak ,Malaysia disatu disisi dipandnag menguntungkan karena memudahkan lalu lintas barang dan orang termasuk bagi calon pekerja Migran Indonesia ke Malaysia dan Brunei,” ujarnya .

Selain itu , terbukanya pasar dan ekonomi di wilayah perbatasan, tetapi disisi lain posisi tersebut juga merugikan karena diantara pelintas khususnya pekerja Migran Indonesia ada yang dikategorikan ilegal dan tidak jarang lintas batas dijadikan penyelundupan berbagai Komoditas barang bahkan narkoba.

• Maria Lestari Serap Aspirasi Kepala Sekolah se-Bengkayang

Permasalah Ketenagakerjaan di Kalbar umumnya sama dengan yang dialami oleh berbagai Provinsi di Indonesia.

Kondisi ketenagakerjaan yang Fluktuatif juga dipengaruhi pertambahan penduduk yang juga menimbulkan berbagai masalah , khususnya pada penyediaan kesempatan bagi angkatan kerja.

“Biasanya sebagian besar masyarakat desa yang sudah mencapai usia kerja lebih memilih pekerjaan di sektor informal daripada formal,” ucap AL Leysandri.

Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai harkat martabat kemanusiaan.

Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak- hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memeperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Sejalan dengan visi Gubernur Kalbar periode 2018-2023 yang menegaskan perlunya memperhatian capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan Kalbar terkait dengan target capaian visi yang intinya mewujudkan masyarakat sejahtera

“Untuk mecapainya kita tentu memerlukan sinergitas dan keterpaduan program kegiatan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Mengingat upaya- upaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan merupakan tugas bersama,” ujar AL Leysandri.