Ketua Komisi C DPRD Sintang Harap Peluang Lebih Besar untuk Tenaga Guru Lokal

Hal tersebut menjadi perhatian komisi C, agar penentuan pendidikan diberikan kewenangan daerah, minimal provinsi.

Ketua Komisi C DPRD Sintang Harap Peluang Lebih Besar untuk Tenaga Guru Lokal
Istimewa/Evy
BERBINCANG: Ketua Komisi C DPRD Sintang berbincang dengan aparatur desa saat menghadiri musrenbang di Ambalau, Minggu (23/2/2020). 

SINTANG - Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengungkapkan persoalan pendidikan menjadi salah satu momok besar di Kecamatan Ambalau.

Minimnya tenaga pengajar yang mampu bertahan di hulu sungak melawi menjadi perhatian bagi legislator Dapil Serawai-Ambalau ini.

Sebagai putra daerah setempat, Sandan untuk mengatasi masalah ini, pihaknya ingin melakukan penambahan tenaga guru untuk melayani sekolah-sekolah dasar yang tersebar di Ambalau.

Namun hal ini terkendala karna kebijakan penerimaan pegawai negeri sipil untuk formasi guru diatur dari pusat.

Edy R Yacoub Janji Perjuangkan Nasib Guru Honorer

“Di sini ini ada satu sekolah dua saja gurunya. Ada satu sekolah yang punya hanya 1 pegawai. Bahkan yang kelas jauh ada yang pengelolanya itu tenaga honor,” ungkap Sandan, Minggu (23/2/2020).

Sandan menyebut, sebenarnya sudah banyak lulusan perguruan tinggi yang ingin mengabdikan diri kembali pulang ke kampung halaman. Akan tetapi, peluang untuk mereka mengabdi tidak ada.

"Kenapa saya bilang tidak ada, contohnya pada penerimaan PNS ini, tidak ada kewenangan daerah semuanya kan pusat. Pusat juga tidak tahu bagaimana situasinya,” jelasnya.

Menurut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, solusi atas persoalan tersebut ialah dengan memberikan perlakuan khusus untuk pengangkatan pegawai negeri yang ingin mendidik di daerah-daerah terpencil.

Sandan megnungkapkan pengalamannya pada solusi pemerintah tempo hari, melalui pengadaan Guru Garis Depan (GDD) belum menyentuh permasalahan yang ada di Ambalau.

“Yang lebih sedih lagi kita contohnya pengangkatan GGD. Setelah lulus ada yang ndak siap untuk di tugaskan di daerah pedalaman. Banyak itu yang mengundurkan diri begitu sudah liat lokasi di sini,” ungkap Sandan.

Hal tersebut menjadi perhatian komisi C, agar penentuan pendidikan diberikan kewenangan daerah, minimal provinsi.

"Kalau memamg kabupaten ndak bisa. Daripada pusat yang tidak tahu situasinya," tukasnya. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak 

Penulis: Agus Pujianto
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved