Bawaslu Larang Mahar Politik, NasDem Kalbar: Jargon Kita dari Awal

PONTIANAK - Ketua Bidang OKK DPW NasDem Kalbar, Luthfi A Hadi menyambut baik dengan larangan mahar politik, bahkan ia menyebut jika hal tersebut memang jargon partainya.

"Jargon kita dari awal memang tanpa mahar, artinya kita tidak memungut satu rupiah pun dari calon kepala daerah," katanya, Minggu (16/02/2020).

Ia pun menerangkan, tidak ada pula komitmen lainnya, terkecuali ada kesadaran sendiri dari kepala daerah yang telah diusung dan dimenangkan.

"Tidak ada komitmen apa-apa, tapi kalau sudah menang, jika mau menyiapakan kantor terserah, atau bantu menyiapkan tanah, untuk aset partai."

• Bawaslu Kalbar Sebut Mahar Masuk Kategori Money Politik

"Seperti Gubernur kemarin, kita tidak ada negosiasi apapun, tapi begitu menang beliau sendiri yang mencarikan kantor segala macam, ya semacam tanggung jawab moral," tuturnya.

Senada juga diungkapkan politisi NasDem lainnya, Sy Amin Muhammad yang juga ketua DPD di Kubu Raya.

Wakil Ketua DPRD ini menegaskan jika pihaknya akan tetap berdiri memperjuangkan hak-hak rakyat, calon yang diusung dan dimenangkan jika tidak sesuai visi misi tentu akan tetap dikritik.

"Bagi siapapun calon kepala daerah yang mempunyai komitmen untuk menaikkan tarif hidup orang banyak kita akan dukung, dan jika nantinya yang kita usung menyimpang maka kita kritik juga walaupun dia orang yang kita usung," pungkas Amin. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak