Gubernur Sutarmidji Desak Bubarkan Sosek Malindo, Ancam Laporkan Kementerian ke Presiden Jokowi

SAMBAS - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mendesak pembubaran Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo).

Ia menilai Sosek Malindo tak berkontribusi dalam peningkatan perekonomian di wilayah perbatasan Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas.

Desakan ini disampaikan Midji saat memimpin forum rapat koordinasi percepatan pembangunan wilayah perbatasan Aruk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Wisma Indonesia kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Senin (10/2/2020).

Dilansir dari wikipedia.org, Sosek Malindo merupakan organisasi bilateral dalam pembangunan sosial ekonomi antara Indonesia Malaysia yang berdiri sejak tahun 1985.

Pedoman pokok organisasi Sosek Malindo menyebutkan bahwa organisasi ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah perbatasan.

• Kepala PLBN Aruk Sebut Sosek Malindo Kurang Efektif

Tugas pokok Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (KK Sosek Malindo) atau yang di Malaysia disebut Jawatan Kuasa Kerja (JKK) Sosek Malindo adalah membuat kajian terhadap proyek-proyek bersama pada kawasan perbatasan untuk kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

Midji menilai, organisasi bilateral dalam pembangunan sosial ekonomi antara Indonesia-Malaysia itu tak berkontribusi besar dalam ekonomi masyarakat perbatasan.

"Sosek Malindo itu bubarkan saja, palingan buat acara sepeda atau lari-lari dari Pontianak ke perbatasan. Gitu-gitu aja."

"Harusnya potensi ekonomi yang ada di sini yang bisa dibawa ke sana, potensi ekonomi yang ada di sana yang bisa dibawa ke sini itu yang mereka kaji. Bukannya setiap tahun cuma buat acara sepeda," jelas Midji.

Gubernur sengaja menggelar rapat percepatan pengembangan perbatasan wilayah perbatasan Aruk untuk melihat keseriusan pihak terkait mulai dari jajaran kementerian sampai tingkat bawah untuk sama-sama mengelola dan memajukan PLBN Aruk.

PLBN Aruk merupakan satu di antara lima PLBN di Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia.

Ia mengancam akan melaporkan kepada Presiden RI bagi kementerian yang tidak serius bekerjasama menanggani masalah yang ada di perbatasan untuk kemajuan wilayah perbatasan.

Ia melihat, setelah dua tahun dilakukan pembenahan infrastruktur dan juga menjadi visi dari Presiden RI yakni membangun dari pinggiran, tapi sejauh ini belum ada tampak dari kerjasama yang dilakukan.

"Saya akan laporkan kepada Presiden mana saja Kementerian yang mau bekerjasama dengan sungguh-sungguh dan mana yang tidak," ujarnya.

Beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan mulai dari perekonomian di daerah perbatasan, infrastruktur, arus keluar masuk kendaraan dan orang.

Selain itu terkait dengan tanah di perbatasan dan juga kondisi perbatasan Aruk saat ini.

Lalu terkait impor dan ekspor barang melalui perbatasan dan juga hasil pertanian yang ada, serta pariwisata yang ada.

Pusat perbelanjaan yang ada di Perbatasan pun menjadi sorotan agar dilakukan inovasi untuk menarik para pengunjung.

"Kawasan ini masih bertahan rapi, tapi bagaimana memaksimalkan lahan ini yang menjadi tugas bersama. Lintas kemeterian juga perlu dan kita sudah ada badan pengelolaan perbatasan daerah," jelasnya.

Ia mengatakan bahwa perbatasan Aruk sudah dibangun bagus oleh presiden tapi tidak dikelola dengan baik.

"Wisma Indonesia sudah dibangun sejak dua tahun lalu. Tapi selama dua tahun berjalan belum digunakan. Bahkan fasilitas kurang. Kalau dihitung berapa kerugian yang dialami. Ketika sudah dibangun tapi tidak digunakan dan tidak menghasilkan apa-apa," katanya.

Sutarmidji mengatakan berbagai fasilitas di kawasan PLBN Aruk segala sesuatunya masih berfungsi dengan baik.

Seperti Wisma Indonesia sudah dua tahun ada sekarang sudah mulai digunakan dan bakal dilengkapi fasilitas penunjangnya.

“Para pedagang di sana diharapkan jangan sampai semrawut. Jika memang mau dipindah di rest area harus tetap diperhatikan. Jangan sampai tidak tertib dan itu harus dijaga,” ujarnya.

Kedua ada satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Bahwa Kalbar (Indonesia) sudah menganggap PLBN Aruk sebagai pintu ekspor.

Sementara pihak Sarawak (Malaysia) belum.

Sehingga ekspor saat ini terpaksa dipindah dari pos batas ke angkutan-angkutan dari Malaysia sehingga tidak efisien.

Tapi jumlah ekspornya mulai Desember kemarin progresnya terus meningkat, hanya yang diekspor rata-rata, produk pertanian.

Yakni produk mentah yang belum diolah.

Padahal masih banyak yang bisa diolah seperti kelapa.

Bahkan yang mengagetkan menurutnya ada ekspor jagung.

Sedangkan Kalbar masih membutuhkan jagung untuk pakan ternak supaya murah.

"Nah banyak hal yang tadi juga kami bahas dan sudah diinventaris semua masalahnya, nanti akan kami bahas kembali," katanya.

Termasuk soal bagaimana membuat kawasan Pantau Temajuk sebagai objek wisata andalan Kalbar ke depan.

Untuk mulai menggaungkannya perlu dilengkapi dengan beberapa fasilitas di sana.

Baik pengaturan masalah tanah maupun pintu keluar masuk orang dari luar negeri.

Di sana itu hanya bisa masuk untuk kendaraan roda dua, tapi pengunjungnya ramai, wisatawan yang dari Kuching dari Malaysia juga bisa masuk dari situ, termasuk yang dari luar Malaysia.

“Karena ini harus kita tangkap. Saya minta kawasan ini dijaga betul kawasan ini dan eskpornya terus ditingkatkan dan produknya juga akan beragam."

"Tadi pak konsulat sudah oke membicarakan itu dan dirjen perdagangan luar negeri harusnya juga bagaimana melobi Malaysia untuk supaya sama sama menjadi pintu ekspor seperti di Badau," jelasnya.

Kepala PLBN Aruk, Purwanto, mengatakan saat ini Border Biawak belum terbuka sebagai pintu perlintasan barang.

“Mereka di sana masih memperlakukan sebagai perlintasan orang, sementara kita sudah action sampai pada ekspor,” ujarnya.

Ia mengatakan PLBN Aruk sudah merupakan ekspor yang resmi menggungan PEB, namun di Biawak masih dianggap sebagai perdagangan tradisional.

“Itu sesungguhnya bukan masalah bagi kita namun untuk ke depan sebagai infortir disana permasalah tersendiri."

"Karena ekspor disini mengirim masih di zona netral karena di pihak Biawak belum mempunyai loding area. Sementara loding area di kita masih dalam proses pembangunan,” jelasnya.

Diharapkan di tahun 2021 sudah bisa difungsikan.

Namun di sebelah masih terkendala terkait loding area itu yang harus difikirkan bersama.

“Saya selaku pengelola PLBN berharap di sekitaran zona netral yang nantinya akan menjadi bongkar muat barang yang kita ekpor ada kawasan tersendiri yang bisa difungsikan sebagai marketing area ,” jelasnya.

Tapi marketing area bukan hanya sebagai pintu atau ruang sebagai publikasi dan promosi namun bisa difungsikan sebagai ruang untuk transaksi dan ruang bongkar muat jadi lebih komprehensif.

“Itu harapan saya sebelum pihak Biawak Malaysia membangun dry port sesuai harapan ataupun yang sudah kita buat di Indonesia."

"Jadi pekerjaan perdagangan di situ. Itu wadahnya adalah Sosek Malindo,” jelasnya.

Kalau untuk PLBN menjadi kawasan industri sesungguhnya memang begitu karena memang begitu rancangan pengembagan PLBN.

Sekarang potensi yang ada di Kabupaten Sambas barang yang diekspor full dari Sambas.

Pelaku usaha yang ada ekportir adalah orang Sambas asli.

Dua modal ini harusnya bisa dimanfaatkan dan dikembangkan jangan hanya bahan baku yang diekspor harus ada produk turunan dan sudah bicara investasi.

“Kita harus menarik investor tentu bicara marketing. Di sinilah peran Pemda mempromosikan daerahnya apa yang menjadi potensi di daerah tersebut. Faktanya memang pemda belum maksimal dalam hal ini,” ujarnya.

Diungkapkan Purwanto, ekspor sudah berjalan dan regulasi sudah resmi.

Mau sekilo dua kilo ekspor pun tidak apa.

Namun barang-barang yang dilarang tentu saja tak boleh, sedangkan komiditi umum tentu saja boleh.

“Hari ini ada barang yang diekspor ada buah naga 1.4 ton, jeruk 300 kg, petai 300 kg, ubi jalar 200 kg, talas 100 kg, kelapa 19 ribu kg, pisang 2.000 kg, bawang merah 400 kg. Total devisa 72,4 juta,” ujarnya.

Sedangkan untuk perikanan ada ubur-ubur 4.6 ton dengan nilai devisa Rp 74 juta.

Sehingga total devisa Rp 149 juta dari sektor perikanan dan pertanian.

“Kita sudah pertemukan pembeli dengan pengekpor di sini. Jadi artinya komunikasi sudah baik dan tinggal jalan saja."

"Tinggal pekerjaan rumah sekarang tinggal pengembangan dari ekspor baik jenis maupun volume. Kalau bisa jadi turunan lagi,” jelasnya.

Sementara itu Rektor Universitas Tanjungpura Prof Garuda Wiko memastikan kesiapan Untan dalam membantu mengembangkan PLBN Aruk.

Ia berterimakasih kepada Gubernur Kalbar yang telah menyertakan Untan dalam proses Rakor hingga kedepannya nanti.

“Jadi Gubernur Kalbar meminta Untan untuk melakukan penelitian untuk mendukung program yang dilaksanakan oleh Pemprov dan banyak yang bisa dilakukan dari aspek research mengenai pemberdayaan masyaraka upgriding upskill masyarakat, mengenai lahan yang cocok ditanam komoditi apa,” jelasnya.

“Ke depan selain melibatkan dosen, Untan juga memulai KKN Tematik mahasiswa dan lain sebagainya untuk mendukung program Gubernur Kalbar,” lanjutnya. (ang)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak