Komisi D DPRD Sintang Akan Panggil Perusahaan Perkebunan Bahas Persoalan Pemagaran Jalan

Mulai dari progress hasil produksi perkebunan, hinga persoalan sosial yang kerap muncul di masyarakat, seperti pemagaran jalan.

Penulis: Agus Pujianto | Editor: Madrosid
IST/Dok.Evy
Ketua Komisi D DPRD Sintang, Harjono 

SINTANG - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Harjono memimpin rapat internal untuk membahas rencana rapat kerja komisi bersama sejumlah perusahan perkebunan dan Dinas Perkebunan Kabupaten Sintang.

Ada sejumlah hal yang akan dibahas oleh Komisi D dan perusahaan perkebunan.

Mulai dari progress hasil produksi perkebunan, hinga persoalan sosial yang kerap muncul di masyarakat, seperti pemagaran jalan.

“Kita mau kenalan juga, kita undang grup perusahaan perkebunan, sekaligus mau tahu progress sampai sejauh mana hasil produksi dan lainnya,” kata Harjono, Senin (10/2/2020).

Selain itu, Komisi D juga akan meminta keterangan dari pihak perusahaan yang beberapa waktu lalu sempat ada persoalan di tengah masyarakat, seperti PT SBK yang jalan perusahaan diblokir oleh masyarakat, kemudian Palindo.  

Warga Dusun Nilas Temui Komisi B DPRD Landak, Adukan 5 Persoalan dengan Perusahaan

“Kita cari solusi bersama, sementara kita mau dengar perusahan dulu, dari OPD juga, setelah itu kita lihat situasinya,”ujar Harjono.

Menurut Harjono, Komisi D banyak menerima keluhan dari masyarakat soal jalan yang tak kunjung diperbaiki oleh perusahaan sesuai komitmennya. Hingga berakhir pemagaran yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian, masyarakat juga mengeluh pembagian hasil kebun plasma kecil dari perusahaan.

“Soal pemagaran, karena masalahnya ada komitmen dan perjanjian masyarakat dengan perusahaan. Tentu itu salah satu perosalan belum terpenuhi semua. Kemudian laporan, terutama plasma, pembagian masih kecil, perusahan juga ada jawabnya penjelasan kenapa kecil karena memang produksinya kurang baik. Setelah jelas kita cari jalan keluarnya,” beber Harjono.

Harjono mengatakan, yang namanya mengurus perkebunan bukan hanya sekadan tanam, pupuk panen. Lebih dari itu, akan ada masalah sosial.

“Oleh sebab itu, kita harus duduk satu meja. Kita tidak mau menyalahkan perusahan maupun masyarakat,” tukasnya. 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved