BPKH Kalbar Terus Lakukan Percepatan Penataan Batas Wilayah Hutan Lindung

Luasan itu terbagi dua ada yang bisa ditindaklanjuti dengan sertifikasi perubahan batas seluas 4.846, 20 H

BPKH Kalbar Terus Lakukan Percepatan Penataan Batas Wilayah Hutan Lindung
Tribunpontianak.co.id/Anggita Putri
Foto saat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra bersama tim melakukan peninjauan ke lokasi Kawasan yang masuk Hutan Lindung di Desa Kuala Karang ,Kecamatan Telok Pakedai Kabupaten Kubu Raya yang , Senin (37/1/2020). 

PONTIANAK - Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi Kalimantan Barat , Novie Trionoadi mengatakan Luas kawasan hutan yang nantinya akan dilepaskan di Kabupaten Kubu Raya mencapai 6.586, 13 H.

Luasan itu terbagi dua ada yang bisa ditindaklanjuti dengan sertifikasi perubahan batas seluas 4.846, 20 H.

Kemudian seluas 1749, 93 H nanti di dorong untuk kehutanan sosial dan masyarakat diberikan hak akses untuk mengelola tapi tidak bisa disertifikatkan .

"Sejauh ini dorongan untuk Kubu Raya sudah selesai tinggal penataan batas dan anggrannya sudah dialokasikan di APBN . Untuk Provinsi Kalbar harapannya bisa membantu kami untuk pendanaan untuk kabupaten lainnya yang memang belum teranggarkan ," ujarnya.

Hal ini disampaikannya saat menemani Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra melakukan peninjauan ke Desa Kuala Karang ,Kecamatan Telok Pakedai Kabupaten Kubu Raya yang , Senin (37/1/2020).

Pelepasan Kawasan Hutan Lindung di Kubu Raya, Kades Sebut Harga Mati di Masyarakat

Ia mengatakan secara bertahap sampai 2022 baru bisa menyelesaikan karena keterbatasan anggaran . Ia berharap provinsi bisa menganggarakan untuk penataan batasnya untuk melakukan langkah percepatan redistribusi tanah di Kalbar.

"Kalau untuk tahun ini ada dua Kabupaten yang dikerjakan yakni Bengkayang dan Kubu Raya dan direncanakan kabupatan Bengkayang mungkin dua tahap dan ada dua tim yang turun ," ujarnya.

Setelah ditata batas. BPKH akan melaksanakan rapat panitia tata batas , penandatangan berita acara dan peta. Lalu dokumen itu diserahkan ke pusat dan segera di keluarkan SK TORA. Setelah Tora keluar baru bisa ditindak lanjuti dengan sertifikasi oleh BPN.

"Di desa Kuala Karang saja luasannya ada 500 H hutan lindung. Kalau untuk penyelesaian pengukuran batasnya cepat tidak sampai 1 bulan . Hanya tahapan setelah itu kita masih harus rapat memetakan membuat berita acara dan menyampaikan ke pusat ," ujarnya.

Namin sejauh ini. Ia katakan bahwa BPKH sudah memegan dokumen hasil dari inventarisasi di tahun 2018. Nanti data pendukung terkait kepemilikan masyarakat juga diserahkan ke BPN. karena disitu ada data kepemilikan.

"Untuk pengajuan pusatnya belum . Yang dilakukan dari 7 kabupaten sudah ada SK perubahan baru satu Kabupaten yaitu Sekadau masih ada 6 kabupaten lagi. Target kita 12 kabupaten dan 1 kota Singkawang

Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved