Pelepasan Kawasan Hutan Lindung di Kubu Raya, Kades Sebut Harga Mati di Masyarakat

Ia mengatakan penataan batas harus di selesaikan karena dari BPN sifatnya menunggu dari BPKH

Pelepasan Kawasan Hutan Lindung di Kubu Raya, Kades Sebut Harga Mati di Masyarakat
Tribunpontianak.co.id/Anggita Putri
Foto Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra dan Kepala BPN Provinsi Kalbar, Eri Suwono saat peninjauan ke Desa Kuala Karang ,Kecamatan Telok Pakedai Kabupaten Kubu Raya yang , Senin (37/1/2020). 

PONTIANAK - Kepala BPN Provinsi Kalbar, Eri Suwono mengatakan untuk mempercepat penyelesaian Program TORA di Desa Kuala Karang Kabupaten Kubu Raya masih menunggu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dalam penataan batas.

Ia mengatakan penataan batas harus di selesaikan karena dari BPN sifatnya menunggu dari BPKH dan tentunya melakukan koordinasi dengan Kementrian KLHK.

"Begitu selesai penataan batas kita akan bergerak cepat untuk menyelesaikan sertifikasinya . Tapi sementara menunggu hal itu diharapkan kepala desa untuk mendata dulu warganya. Kemudian berapa tanah yang dikuasai dan surat apa yang di pegang. Jangan sampai ada masyarakat diluar Kuala Karang datang kesini tanpa dasar dan menduduki tanah itu," jelasnya.

Hal ini disampaikannya usai menemani Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra melakukan peninjauan ke Desa Kuala Karang ,Kecamatan Telok Pakedai Kabupaten Kubu Raya yang , Senin (37/1/2020).

Dirinya berharap khusunya Desa Kuala Karang yang memang masyarakatnya dari dulu tinggal di lokasi ini bisa cepat terselesaikan.

Pemkab Kubu Raya Dukung Pelepasan Kawasan Yang Ditetapkan Sebagi Hutan Lindung

"Sebenarnya terkait dengan tanah kawasan hutan kita prinsipnya adalah bagaiamana KLHK Melakukan penataan batas . Sehingga bisa dilakulan legalitas terhadap aspek yang sudah di tata batas. Kita harapkan adalah bagaimana akselerasi dari KLHK supaya ini bisa dipercepat. Di daerah biasanya ada tim inventariasi yang begerak ke lapangan untuk mendata . Kemudian diusulkan oleh BPKH untuk dilakukan penataan batas," jelasnya.

Kalau itu bisa dipercepat mungkin regulasi bisa disederhanakan.

Ia kira ini bisa lebih cepat lagi untuk penguatan hak masyarakatnya khususnya dalam kawasan hutan ataupun yang sudah di tata batas oleh kementrian KLHK.

Wakil Menteri ATR/BPN mrnyampaikan terkait syarat retribusi tanah yang rumit akan dipangkas.

Eri mengatakan aturan yang agak ribet mungkin di pangkas tapi prinsipnya jangan sampai kemudian penataan kawasan hutan ini akan merugikan juga kawasan hutan yang memang juga diperlukan.

Halaman
123
Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved