Usman Pimpin Apkasindo Sanggau Periode 2020-2025

Selain itu, Ia juga berharap Apkasindo juga bisa berkerjasama yang baik dengan pemerintah Kabupaten Sanggau.

Usman Pimpin Apkasindo Sanggau Periode 2020-2025
TRIBUNPONTIANAK/HENDRI CHORNELIUS
Penyerahan bendera Apkasindo kepada Ketua Apkasindo Kabupaten Sanggau, Usman di Wisma Tabor, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Senin (20/1/2020). 

SANGGAU - DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Sanggau menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Wisma Tabor, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Senin (20/1/2020).

Dalam Musda tersebut, Usman dipercayakan menjadi Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Sanggau Periode 2020-2025.

Pembukaan musda dihadiri Kabid Perkebunan dan Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Stefanus.

Perwakilan dari BPN Sanggau, Anggota DPRD Sanggau, Yeremias Marsilinus, Ketua DPW Apkasindo Kalbar, Samuel, Perwakikan Camat Parindu, Kades Pusat Damai, GAPKI, SPKS, penggurus Apkasindo Sanggau dan undangan lainya.

Apkasindo Dorong Petani Kelapa Sawit di Kalbar Miliki Pabrik Mini

Dalam sambutanya, Ketua Apkasindo Kabupaten Sanggau, Usman menyampaikan, Apkasindo adalah mitra pemerintah untuk memjembatani petani kelapa sawit yang ada di Indonesia khususnya Kabupaten Sanggau.

"Terkait dengan perkembangan dan kemajuan petani kelapa sawit itu sendiri, "katanya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Sanggau itu menambahkan, Menurut AD/ART Apkasindo, tujuanya adalah ingin mempersatukan seluruh petani kelapa sawit dalam rangka menguatkan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan petani kelapa sawit secara adil dan merata.

"Itu salah satu tujuan dari Apkasindo. Mudah-mudahan keberadaan Apkasindo di Kabupaten Sanggau bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Apkasindo sebelumnya di Kabupaten Sanggau ini, "ujarnya.

"Kebetulan saya juga adalah petani kelapa sawit. Yang saya rasakan, saya menjadi petani sawit swadaya, yang pertama adalah terkait dengan sertifikasi tanah. Menurut saya sertifikasi tanah untuk petani kelapa sawit mandiri memang harus ada. Makanya hari ini juga kami mengundang pihak BPN, karena ketika tanah tak ada statusnya memang agak susah kita berbuat lebih banyak, "tambahnya.

Apalagi, lanjut Usman, kedepan bahwa sertifikasi Indonsian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang harus dimiliki petani pekebun sawit swadaya harus ada. Jika tidak ada kita kesulitan untuk menjual Tandan Buah Segar (TBS).

Halaman
123
Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved