Gustiar: Regrouping UPT PDD di Kalbar Tidak Akan Berpengaruh Terhadap Pelayanan

Lalu terkait dengan keinginan Gubernur Kalbar agar dilakukan Pelayanan lebih cepat . ia katakan sudah saatnya setia UPT-PDD harus membuktikan dan itu menjadi tantangan dari gubernur karena itu bersifat pelayanan.

“Tapi terus terang kami sendiri belum dapat informasi terkait ini . Kami memang berencana bertemu dengan Badan pendapatan daerah untuk menanyakan apa yang terjadi karena dalam rangka meningkatkan PAD apakah tidak menggangu kinerja pelaksanaan dilapangan nanti dengan penggabungan ini,” tambah Suriansyah.

• VIDEO: Juan Arminandi Main Alat Musik Kledik di Hadapan Edi Rusdi, Besok Terbang ke Jerman

Dari sisi PAD ia rasa sudah diperhitungkan dan ini masih diminta kepastian apakah tidak berpengaruh terhadap pengumpulan PAD pajak bahan bakar dan kendaraan bermotor karena itu yang utama menjadi tugas UPT PDD.

“Lalu untuk Faslitiasnya dengan penggabungan ini harus lebih efektif dan ditambah karena terus terang untuk di daerah yang jauh harus ada penambahan pelayanan,” pungkasnya. (Ang)

Pelayanan Lebih Modern

Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura, Ali Nasrun menaggapi terkait dilakukan penggabungan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT-PDD) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalbar dari 15 menjadi 7 di Kalbar.

Ia mengatakan bisa saja hal itu bertolak belakang dengan kehendak dari bagian keuangan .

Namun bisa saja kedepan pelayanan dilakukan lebih cepat kalau teknik dilapangan diubah misalnya orang bayar PBB harus ke kantor pajak.

Tapi kalau bisa lewat e- money secara online melalui mobile banking tidak jadi masalah. Bisa saja kantor nya satu di Kalbar karena bisa melakukan pembayaran dari mana saja.

Ia mengatakan seharus Teknis dalam pembayaran dan tagihan harus di modernkan dan disesuaikan dengan era digital saat ini.

“Saya kira tidak masalah dan kalau sekarang sibuk antri yang memang berhadap dengan fisik tapi kalau lewat mobile phone tidak ada masalah tanpa antri kapanpun bisa melakukan transaksi,” ujar Ali Nasrun.

Ali Nasrun mengatakan sejauh ini pelayanan di kantor Samsat yang di Jalan Adisucipto masih menggunaakn cara yang kuno sekali dari sisi pelayanannya seperti bayar tunai dan harus bawa uang cash.

“Sebenarnya bagi pemerintah yang penting pembayarannya. Kenapa harus dipersulit . Walaupun antri dia diwaktu kerja kenapa tidak melakukan pembayaran online yang bisa dilakukan dari mana saja,” ujar Ali Nasrun.

Ia mengatakan jadi kedepan harus melalukan inovasi pelayanan menjadi lebih modern untuk efisiensi pelayanan dan supaya masarakat merasa menjadi lebih mudah.

“Sekarang mungkin sekitar 300 ribu untuk pembayaran PBB rumah sebenarnya sedikit orang yang merasa keberatan . Namun yang membuat berat itu harus buang waktu untuk lmelakukan pembayarannya. Padahal bayar pbb bisa dilakukan melalui banyak macam cara yang sudah modern,” ujarnya.