Inilah Daftar 11 Penyelenggara Pemilu Yang Dilaporkan Caleg Gerindra ke DKPP RI

Sedangkan empat Anggota KPU Provinsi Kalbar yang juga menjadi Teradu yaitu Ramdan, Erwin Irawan, Mujiyo dan Zainab.

Inilah Daftar 11 Penyelenggara Pemilu Yang Dilaporkan Caleg Gerindra ke DKPP RI
ISTIMEWA/net
Logo Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 

PONTIANAK - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Perkara ini diadukan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Hendri Makaluasc. Melalui lima orang kuasanya, Hendri mengadukan sebelas penyelenggara Pemilu yang terdiri dari tujuh Anggota KPU RI dan empat Anggota KPU Provinsi Kalbar.

Sesuai keterangan yang diterima dari DKPP, Tujuh Anggota KPU RI yang menjadi Teradu adalah Arief Budiman (Ketua merangkap Anggota), Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Viryan, Hasyim Asy'ari dan Evi Novida Ginting.

Sedangkan empat Anggota KPU Provinsi Kalbar yang juga menjadi Teradu yaitu Ramdan, Erwin Irawan, Mujiyo dan Zainab.

Sebelas penyelenggara Pemilu tersebut diadukan terkait perubahan perolehan suara yang diraih Hendri di 19 desa yang terdapat di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau.

Hendrik merupakan Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Kalbar untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar 6.

KPU Kalbar Perkenalkan Laboratorium Rumah Pintar Pemilu Khatulistiwa

Hendri menduga perolehan suaranya telah masuk pada perolehan suara Caleg DPRD Provinsi Kalbar Partai Gerindra Nomor urut 7 Dapil Kalbar 6, Cok Hendri Ramapon.

Sebelumnya, perkara ini sudah pernah disidangkan oleh DKPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada 13 November 2019.

Saat itu, Pengadu melalui kuasanya mencabut aduan dan majelis pun memutuskan untuk menskors sidang.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno menjelaskan bahwa agenda sidang tersebut adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, juga pihak Terkait dan Saksi-saksi yang akan dihadirkan.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima (5) hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” katanya.

“Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp,” tutup Bernad. (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved