Sinergi Antar Lembaga Jadi Kunci Cegah TPPO dan TPPM di Perbatasan Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kerja sama antar lembaga dinilai sebagai langkah optimal dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maupun Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di Kalimantan Barat (Kalbar).

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan, Anggiat Napitupulu, menyebut Kalbar merupakan salah satu jalur lintas batas antarnegara yang memiliki delapan unit pelaksana teknis (UPT) keimigrasian. 

“Meski tidak ada atensi khusus terhadap satu titik tertentu, seluruh jalur perlintasan di Kalimantan Barat tetap menjadi fokus Direktorat Jenderal Imigrasi. Peranannya sangat signifikan, baik dari sisi sosial budaya, keamanan negara, maupun sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan,” ujarnya kepada TribunPontianak.co.id, Selasa 26 Agustus 2025.

Terkait maraknya isu perdagangan orang, Anggiat mengungkapkan bahwa Kalimantan Barat salah satu jalur perlintasan yang rawan. 

• ‎Mahasiswa Pontianak Sampaikan Empat Tuntutan di DPRD Kalbar

"Hal ini terjadi karena karakteristik wilayah perbatasan Kalbar yang panjang dan relatif mudah dilalui, sehingga rentan dijadikan jalur perlintasan TPPO,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa strategi khusus untuk penanggulangan TPPO akan diformulasikan Direktorat Jenderal Imigrasi. 

Namun, menurutnya, langkah nyata yang saat ini dijalankan adalah memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah perbatasan.

“Kerja sama dengan stakeholder di perbatasan adalah kunci untuk mencegah dan menanggulangi TPPO maupun TPPM,” tegas Anggiat. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!