WVI dan Uni Eropa Sukses Laksanakan Program Kabupaten Layak Anak di Kalbar, Pemprov Beri Apresiasi
Di Melawi meningkat tahun 2016 dari Rp 121 miliar atau 10,91 persen menjadi Rp 157 miliar atau 13,44 persen pada tahun 2019.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Jamadin
lihat foto
PONTIANAK - Proyek Uni Eropa dan World Vision yang diimplementasikan oleh Wahana Vision Indonesia Sukses Mendukung Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kalimantan Barat.
Direktur Nasional WVI, Doseba T. Sinay mengatakan selama empat tahun World Vision Jerman dan Wahana Visi Indonesia (WVI), bersama dengan Uni Eropa (UE), telah membantu masyarakat Kalimantan Barat di 50 desa, 10 kecamatan dan 3 kabupaten melalui Program Penguatan Peran Komunitas Desa dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
Program ini menerima dana hibah Uni Eropa sebesar EUR 650.000 – ditujukan untuk organisasi masyarakat sipil, kelompok kerja Kabupaten Layak Anak (KLA), forum anak, dan pemerintah daerah, untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan di sektor kesehatan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
"Sebanyak 178 fasilitator yang tersebar di 50 desa telah dilatih dan terlibat dalam dialog dan aksi bersama pemerintah dan masyarakat," ujarnya saat memberikan sambutan pada penutupan program KLA yang di gelar olwh WVI di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (14/1/2020).
• FOTO: Rangkaian Acara Wahana Visi Indonesia di Pontianak
Hasilnya ada tiga kabupaten Sintang, Melawi dan Sekadau yang berkomitmen untuk menjadi kabupaten layak anak, sehingga anggaran untuk sektor kesehatan meningkat setiap tahun sesuai dengan tujuan proyek.
"Layanan Puskesmas telah beroperasi selama 24 jam, demikian juga kualitas layanan dan fasilitas telah meningkat di 40 Posyandu dan Puskesmas," ujarnya.
Ia mengatakan Partisipasi organisasi masyarakat sipil juga dapat mendorong peningkatan alokasi anggaran kabupaten untuk sektor kesehatan di ketiga kabupaten selama berlangsungnya program.
Mengacu pada peraturan pemerintah pusat, alokasi anggaran untuk kesehatan dan kesejahteraan minimum 10% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di Sintang, alokasi anggaran untuk kesehatan tahun 2016 telah meningkat dari Rp 174 miliar atau 9,51% dan pada 2019 menjadi Rp 307 miliar atau 15,84 persen.
• Bupati Citra Harap Peran Seluruh Warga Wujudkan Kabupaten Layak Anak
Di Melawi meningkat tahun 2016 dari Rp 121 miliar atau 10,91 persen menjadi Rp 157 miliar atau 13,44 persen pada tahun 2019.
Sementara di Sekadau meningkat dari Rp 58 miliar atau 7,07% pada 2016 menjadi Rp 70 miliar atau 8,14% di 2019.
"Peningkatan alokasi anggaran digunakan untuk pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, dan biaya operasional Puskesmas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sumber penerimaan daerah, terutama anggaran dari pemerintah pusat," jelasnya.
Meskipun program tidak dapat mengendalikan anggaran kabupaten, kenyataannya telah terjadi peningkatan alokasi anggaran kesehatan di tiga kabupaten sasaran melalui upaya Koalisi OMS.
Selain itu, koalisi organisasi masyarakat sipil telah berhasil merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan beberapa peraturan daerah seperti Pembaruan Surat Keputusan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Sintang, Melawi dan Sekadau.
Peraturan Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak Peraturan Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak dan Rencana Aksi 2018-2021 di Kabupaten Sintang, Sekadau, dan MelawI.
Pemprov Apresiasi Program
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengapresiasi Proyek Wahana Indonesia dan Delegasi Uni Eropa yang telah mengimplementasikan Proyek EU CSO (European Union Civil Society Empowerment) yakni layanan kesehatan dasar dan Kabupaten Desa Layak Anak.
Ada 50 Desa di 3 Kabupaten Sintang, Sekadau dan Melawi sejak Februari 2016 sampai Januari 2020 menjadi kabupaten percontohan untik program tersebut.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan memberikan Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wahana Visi Indonesia dan Delegasi Uni Eropa serta Pemerintah dan Desa yang telah fokus dan berperan aktif dalam membangun Kalbar secara Nyata.
Hal ini disampaikannya saat Membuka kegiatan Desiminasi dan Penutupan Proyek European Union Civil Society Empowerment dengan tujuan “Peningkatan Anggaran Kesehatan untuk mendukung pemenuhan layanan kesehatan dasar dan Kabupaten Desa Layak Anak”, Selasa (13/1) Hotel Mercure.
Ia mengatakan Pemerintah Desa sebagai sasaran proyek sangatlah sesuai dengan komitmen Pemprov Kalbar dalam upaya percepatan Desa Mandiri.
Masih kata mantan Bupati Mempawah kepada wahana visi Indonesia dan Uni Eropa sebagai Donatur ia sampaikan masih ada 11 Kabupaten dan Kota yang belum masuk dalam bantuan mereka.
