LIVE Kompas TV Pelantikan Dewan Pengawas KPK, Streaming Langsung dari Istana Negara Jam 14:30 WIB

Presiden Joko Widodo akan melantik Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK pada Jumat (20/12/2019) di Istana Negara pada pukul 14.30 WIB.

Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad menyebut pemilihan Dewan Pengawas KPK menjadi momentum penting bagi Presiden Jokowi.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi bisa membuktikan bahwa revisi Undang-undang KPK adalah bagian untuk memperkuat KPK.

Seperti yang diketahui, sejak disahkannya UU KPK, publik memiliki presepsi ditunjuknya Dewan Pengawas oleh presiden sebagai upaya pelemahan KPK.

Dengan begitu, kini Jokowi mendapatkan kesempatan untuk membalikkan presepsi publik itu.

Yakni dengan cara memilih anggota Dewan Pengawas KPK yang dapat menjanjikan optimisme dalam memperkuat KPK.

Anggota Dewan Pengawas KPK diharapkan memiliki rekam jejak yang konsisten dalam memerangi korupsi di Indonesia.

"Tinggal bagaimana (presiden) memilih Dewan Pengawas," ungkap Suparji.

• BIODATA Albertina Ho, Hakim Ketua Mafia Pajak Gayus Tambunan Diisukan Anggota Dewan Pengawas KPK

"Kalau seandainya pemilihannya tidak menjanjikan optimisme untuk memperkuat KPK, maka itu juga menjadi pertanyaan bagi presiden," ujarnya.

"Bagaimana yang katanya dulu akan memperkuat KPK namun figur-figurnya justru berpotensi untuk memperlemah KPK," imbuhnya.

"Jadi disinilah publik akan menanti sejauh mana komitmen presiden terhadap yang telah disampaikan bahwa sama sekali tidak ada upaya untuk memperlemah KPK," tambahnya.

Seperti yang kita ketahui, sudah terdapat nama-nama siapa saja masuk menjadi Dewan Pengawas KPK, yang telah diungkapkan oleh Presiden Jokowi sendiri.

Dikutip dari Kompas.com, Presiden Jokowi telah mengungkapkan ada tiga nama yang diusulkan menjadi Dewan Pengawas KPK.

Ketiganya itu ialah mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho.

"Dewan Pengawas KPK ya nama-nama sudah masuk, tapi belum difinalkan karena kan hanya lima, ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana," kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019) lalu.