Guru Kayong Utara Pemerintah Kawal Kebijakan Baru Mendikbud Nadiem Makarim

KAYONG UTARA - Guru SMAN 3 Simpang Hilir, Muh Khamid berharap pemerintah mengawal realisasi kebijakan baru di bidang pendidikan.

Hal itu disampaikan Khamid berkaitan dengan sejumlah kebijakan baru yang direncanakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, salah satunya penghapusan Ujian Nasional (UN).

"Semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, biasanya setiap kebijakan pasti ada kelebihan dan kelemahan, sehingga pemerintah harus mengawal dengan baik," kata Khamid kepada Tribun, Minggu (15/12/2019).

• Suara Kepala Daerah dan Kasek di Kalbar Terkait Penghapusan Ujian Nasional, Karolin Beri Masukan

Dengan adanya pengawasan, Khamid berharap hambatan dan kelemahan kebijakan-kebijakan baru Mendikbud dapat teratasi dengan baik.

"Sehingga kelemahan dan hambatan dapat diatasi dengan baik, menuju pendidikan Indonesia yang merdeka dan tidak terkesan ganti menteri ganti kebijakan," ujar Khamid.

Wakil Bupati Kayong Utara, Effendi Ahmad turut memberi tanggapan mengenai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) mulai 2021.

Effendi mengaku sedang mempelajari kebijakan tersebut.

Namun, kata Effendi, kebijakan tersebut pasti ada sisi positif maupun negatifnya.

"Jadi tentang rencana Mendikbud untuk menghapus Ujian Nasional itu akan kita kaji," kata Effendi di Sukadana, Rabu (11/12/2019).

Effendi tidak memberikan tanggapan lebih jauh.

• EFEK Ujian Nasional Dihapus, Kemendikbud Prediksi Hemat Anggaran Hingga Ratusan Miliar

Namun, dia mengatakan Pemerintah Daerah juga akan memberikan pendapat mengenai kebijakan tersebut.

"Jadi dampak positifnya apa, negatifnya apa. Tapi semuanya pasti ada sisi positif, ada sisi negatifnya," ujar Effendi.

Mulai 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, mulai 2021, pemerintah akan mengganti mekanisme Ujian Nasional ( UN).

Menurut Nadiem, sistem UN yang seperti saat ini dilakukan tidak akan digunakan lagi pada 2021.

"Di tahun 2021, UN akan diganti menjadi assessment (penilaian) kompetensi minimum dan survei karakter," jelas Nadiem dalam pemaparan program "Merdeka Belajar" di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Nadiem menjelaskan, penilaian kompetensi minimum merujuk pada dua hal, yakni literasi dan numerasi.

"Literasi yang dimaksud itu bukan hanya kemampuan membaca ya, Bapak dan Ibu. Melainkan kemampuan menganalisa sesuatu bacaan, kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan itu. Itu yang penting," tegas Nadiem.

Kemudian, numerasi yang merupakan kemampuan menganalisis angka-angka.

Dengan demikian, kata Nadiem, penilaian kompetensi minimum nantinya bukan berdasarkan mata pelajaran lagi.

"Tetapi, nanti lebih ke penguasaan konten atau materi. Ini tetap berdasarkan kompetensi minimum dan kompetensi dasar yang diperlukan murid-murid untuk bisa belajar apa pun materinya," papar Nadiem.

Sementara itu, survei karakter adalah pengamatan guru terhadap perilaku dan sikap peserta didik sesuai dengan Pancasila.

"Survei karakter ini akan menjadi tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan yang akan menciptakan siswa-siswa yang lebih bahagia dan juga lebih kuat asas Pancasila-nya di lingkungan sekolah," ungkap Nadiem.

Sebelumnya, Nadiem menegaskan bahwa UN 2020 akan menjadi pelaksanaan ujian kelulusan yang terakhir digelar secara nasional.

UN 2020 akan digelar dengan mekanisme lama seperti yang selama ini sudah dilakukan.

"Pada 2020 UN akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya. Tapi, itu adalah UN terakhir (untuk metode) yang seperti sekarang dilaksanakan," ujar Nadiem. (*)