SMK SMTI Pontianak Raih Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB

PONTIANAK - Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)  memberi penghargaan kepada unit kerja dan Instansi Pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas.

Pemberian penghargaan dilakukan oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin,kepada 16 pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda yang berhasil membangun Zona Integritas secara massive sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang diserahkan di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12).

Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin.

Dalam sambutannya, beliau mengatakan penghargaan zona integritas kepada unit-unit pelayanan strategis tersebut merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan bersih, akuntabel dan melayani.

• SMK-SMTI Pontianak Undang PT SMC Automation Indonesia Sebagai Pembicara Kuliah Umum Silver Expert

• SMK-SMTI Pontianak Menyelenggarakan Upgrading dan Recognition Current Competency Asessor Kompetensi

“Dengan predikat unit kerja yang berhasil meraih WBK dan WBBM, artinya unit kerja saudara menjadi icon perubahan birokrasi, sehingga gerak langkah yang saudara lakukan akan dilihat oleh seluruh stakeholder lain,” jelas Wapres RI, Ma’ruf Amin, di Jakarta, Selasa (10/12).

Ia juga berpesan agar institusi pemerintahan yang mendapat penghargaan tersebut terus menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

“Semakin baiknya integritas birokrasi, maka akan memperkuat public trust dalam pelayanan publik kepada masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah melalui Menteri PAN RB memberikan predikat WBK dan WBBM kepada Lembaga pemerintah yang berhasil berkomitmen membangun Zona Integritas. 

Proses pemberian predikat Wilayah Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan melalui evaluasi secara panel di Kementerian PAN RB yang di ikuti oleh Menteri PAN RB, Para Deputi, Sekretaris Menteri PAN RB.

Para Asisten Deputi dan seluruh Tim Evaluator di Lingkungan Kementerian PAN RB.  Evaluasi Panel juga di ikuti oleh KPK (pemenuhan LHKPN dan indeks Korupsi), Ombudsman (indeks Pelayanan Publik), ANRI (indeks Nilai Arsip).