Dinas PU Kalbar Targetkan Pembangunan RSUD Soedarso Rampung Akhir 2020

Walaupun diakuinya untuk turap dan jembatan akan diselesaikan dalam waktu yang tidak sesuai dengan direncanakan.

TRIBUNPONTIANAK/Ridho Panji Pradana
Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, H Subhan Nur saat mengecek pembangunan tahap awal RSUD Soedarso. 

PONTIANAK - Sekretaris Dinas PU Kalbar, Hendra Bachtiar menargetkan jika pembangunan RS Soedarso dapat rampung di penghujung tahun 2020.

Sebelumnya, Hendra pun menerangkan jika pengerjaan tahap awal akan selesai tepat waktu.

"Kontraktor sudah optimis diujung tahun ini akan selesai sesuai kontrak, dan untuk 2019 belum tuntas dan tahun depan kita akan lanjutkan pekerjaan sampai selesai RS-nya, mudah-mudahan diujung 2020 kita bisa memanfaatkan fasilitas itu," katanya, Rabu (11/12/2019).

Walaupun diakuinya untuk turap dan jembatan akan diselesaikan dalam waktu yang tidak sesuai dengan direncanakan.

RSUD Soedarso Berbenah, Pelayanan Kesehatan Warga Tuntas di Kalbar

"Turap dan jembatan sebenarnya tahun ini harusnya selesai, cuma sepertinya tidak akan selesai."

"Kebetulan dalam Perpres 16 sudah diatur bahwa pemberian kesempatan, dan ini kita berikan penilaian dulu, mudah-mudahan tidak terlalu lama, namun dalam masa denda," katanya.

Hendra pun menjelaskan, jika diakhir 2019 ini pihaknya akan segera melakukan lelang untuk pekerjaan lanjutan.

"Desember atau awal tahun kita akan lelang untuk pekerjaan lanjutannya. Kita berharap diakhir tahun ini sudah bisa lelang, namun proses lelang juga perlu waktu juga," pungkasnya. 

Tidak Ada Masalah

Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Subhan Nur memastikan untuk pembangunan tahap awal RS Soedarso Pontianak tidak ada masalah.

"Kalau untuk tahapan pembangunannya kita lihat tadi dilapangan tidak ada masalah, karena sudah ada audit BPK."

"Jika ada aspek temuan, silahkan nanti kita juga akan berkoordinasi dengan KPK," jelasnya, Rabu (11/12/2019).

Walaupun diakuinya, untuk pembangunan turap dan jembatan diprediksi tidak selesai tepat waktu.

"Pembangunan kedepan yang turap kita lihat kemungkinan tidak selesai dengan kontrak yang ada, tapi apakah ini bisa diatasi dengan regulasi yang ada."

"Pada aspek teknis kita mohon penjelasan dan akan kita bawa dalam rapat kerja untuk mengambil kesimpulan," paparnya.

Lebih lanjut, ia pun meminta untuk rekan-rekannya disatu komisi melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur yang ada dan menggunakan APBD.

"Kita juga akan minta kepada kawan-kawan dalam rangka reses didapil masing-masing khusus di komisi IV memonitoring pengerjaan yang sifatnya dibiayai APBD Provinsi," pungkasnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved