Dirut Garuda Dicopot

Sri Mulyani Selidiki Kasus Penyelundupan Onderdil Harley Davidson, Dirut Garuda Ari Askhara Dicopot!

Sri Mulyani menerangkan kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda merek Brompton diketahui merugikan negara.

Editor: Jimmi Abraham
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri BUMN Erick Thohir memberikan keterangan saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu berhasil mengungkap penyelundupan sepeda motor Harley Davidson pesanan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, I Gusti Ngurah Askhara dan dua sepeda Brompton beserta aksesorisnya menggunakan pesawat baru Airbus A330-900 Neo milik Garuda Indonesia. 

Petugas Bea dan Cukai mendapati onderdil ilegal saat pesawat Airbus A330-900 yang dipesan maskapai tersebut tiba di Indonesia, pertengahan November 2019.

Komisi XI DPR RI menanggapi penemuan tersebut dalam konferensi pers, yang Tribunnews kutip dari YouTube metrotvnews, Kamis (5/12/2019).

Komisi XI DPR RI menuturkan pihaknya mengapresiasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait kasus penyelundupan onderdil Harley.

"Apresiasi karena kita dalam kondisi kurang baik dalam penerimaan anggaran negara," tutur Komisi XI DPR RI.

Pihaknya menyayangkan adanya penyelundupan tersebut.

Pihak Komisi XI DPR RI juga menambahkan, PT. Garuda Indonesia masih menyisakan banyak persoalan besar.

Komisi XI sempat memanggil Dirut perusahaan berpelat merah tersebut terkait masalah penemuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Laporan keuangan Garuda, untung Rp 70 miliar, tapi setelah diperiksa BPKP rugi triliuan rupiah," tutur Komisi XI DPR RI.

Komisi XI menambahkan, pemeriksaan untuk kasus tersebut belum selesai.

Masalah di tubuh PT. Garuda Indonesia itu belum selesai dan muncul masalah baru terkait penyelundupan onderdil Harley dan sepeda Brompotn.

"Ini pesawat baru. Menggunakan biaya negara, kemudian ada barang-barang seperti ini", tutur pihak Komisi XI.

Komisi XI mengaku setuju dengan pernyataan Menteri BUMN soal good government.

Menurut pihak Komisi XI, harus dipikirkan bagaiamana cara untuk membangun kinerja dan citra BUMN.

"Kita kan perlu membangun citra dan kinerja? Supaya BUMN bagus, kemudian memberikan masukan kepada negara," tegasnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved