Penyusunan APBD Terlambat, Gubernur Sutarmidji Siapkan Sanksi Tegas Melawi dan Mempawah

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengatakan batas waktu penyusunan APBD sudah berakhir pada 30 November.

Ada dua Kabupaten yang tidak menyelesaikan Perda yakni Mempawah dan Melawi hal ini akan dipelajari lebih lanjut.

Ia mengatakan ini bukan kali pertama untuk Kabupaten Melawi tapi sudah tahun ke empat selalu terlambat .

"Kemudian saya akan pelajari kasus ini. Jika Bupati secara tahapan sudah melaksanakan yang menjadi tahapan bupati tapi DPRD tidak mengesahkan dan sudah tidak ada lagi, cukup bupati keluarkan peraturan kepala daerahnya," ujarnya saat ditemui di Ruang Kerjanya, Senin (2/12/2019).

• Delapan Fraksi DPRD Sanggau Menerima dan Menyetujui APBD Sanggau 2020

Ia pastikan dengan tegas akan terapkan sanksi kalau yang salah eksekutif maka bupati tak boleh terima haknya kecuali gaji.

Jika pihak dewan yang salah.

Maka hak dewan juga tidak akan diberikan selama 6 bulan.

"Saya pastikan saya akan kenakan sanksi itu. Kalau misalnya Melawi dua-duanya salah."

"Pak Panji baru masukan november sehingga dewan tak bisa bahas. Tapi kami masih kaji apakah salah dewan atau bupatinya ," ujarnya.

Ia katakan akan kaji dan oleh tim dan BPKPD dan pemerintahan untuk ikut mengkaji dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dirinya akan lakukan kewenangan itu.

"Bisa saja eksekutif di sanksi, bisa jadi dua-duanya. Kita sedang pelajari semuanya ," ujarnya.

Ia menyarakankan agar Kabupaten Melawi segera mengganti ketua TAPD karena tidak pernah aktif dan Sekdanya sudah lebih 10 tahun menjabat dan seharusnya sudah dilakukan open bidding.

"Melawi udah tahun ke empat tiap tahun begini terus. Artinya apa yang salah disana."

"Harusnya bisa cepat semuanya harus bicarakan tidak ada yang ngotot-ngototan," ujarnya.

Ia mengatakan ini bukan masalah PAD, tapi masalah dasar hukum Perda pemanfaatan APBD.

Ketika itu dengan peraturan kepala daerah juga mempengaruhi dalam belanja dan batasannya ada. Tapi yang rugi adalah daerah.

"Makanya melawi tak maju- maju. Karena APBD nya ambur adul terus."

"Ada aturannya seharusnya Melawi, kalau saya auditornya harus ada yang mengembalikan pendapatan yang sudah karena APBD terlambat," ujarnya.

Ia juga akan turunkan tim ke Melawi, kalau Mempawah sendiri mereka akan membuat laporan langsung kepada dirinya dan akan dikaji dalam waktu satu minggu selesai.

"Kemudian kita akan tentukan sangkinya siapa untuk tidak diberikan haknya. Kemudian kita akan lapor ke kementrian dalam negeri ," ujarnya.

Ia pastikan ada sanksi tidak bisa dimain-main melihat Melawi khususnya sudah 4 tahun seperti ini.

Seharusnya dilakukan oppen biding.

"Melawi tidak pernah sesuai dengan ketepatan waktu, baru kemarin tepat waktu, tapi malah ribut lagi."

"Nanti sanksinya termasuk tidak boleh melakukan kunjungan, study selama 6 bulan. Kalau dewan mau protes tidak masalah. Saya pastikan ini sesuai prosedur," pungkasnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak