Tuntaskan Kawasan Kumuh, Sutarmidji: Semuanya harus Ikut Bekerja

PONTIANAK  - Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kalbar menyelenggarakan Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (KotaKu) Provinsi Kalbar selama dua hari, 18-19 November.

Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji yang membuka langsung kegiatan tersebut di Hotel Orcard Pontianak, Senin (18/11/2019)

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan Pertemuan kali ini untuk membahas kawasan kumuh perkotaan.

"Kalau Pontianak itu masuk kota ,tadi ada kawasan perkotaan di batas kota. Kalau Pontianak sendiri perkumuhan masih tersisa 4 hektare lebih. Ini satu tahun bisa tuntas dan saya minta itu dituntaskan," terang Sutarmidji.

• Gusti Zulkifli Mulki Pertanyakan Data Terkait Kawasan Kumuh Pontianak Masih Tidak Sesuai Dilapangan

Kemudian ia juga akan mengusung kawasan kumuh secara menyeluruh dan detail sehingga bisa disinergikan dengan kegiatan pemprov maupun kabupaten .

"Mereka ngerjakannya harus dikeroyok dan indikatornya harus jelas untuk kawasan bebas kumuh ini apa saja. Jadi semuanya ikut bekerja," imbuh Sutarmidji.

Ia mengatakan bahwa konsep IDM itu sangat bagus ketika satu desa sudah jadi desa mandiri , maka dapat dipastikan desa tersebut tidak ada lagi kekumuhan karena 53 indikator IDM jelas termasuk masalah lingkungan air bersih, sanitasi dan lainnya.

"Itulah yang harus diurus berkaitan dengan program Kotaku .Saya berharap ini di seriusi dan kualitasnya dijaga. Jangan sampai seperti program di beberapa lokasi disitu ada pengelola air bersih dan sekarang sudah tidak berfungai dan itu sayang karena tidak ada yang bertanggung jawab," tambah Sutarmidji.

Khusus Kalau di desa bagusnya ia katakan bahwa hal ini bisa dilakukan oleh kepala desa dengan bekerja bersama dengan Bumdes setempat.

Kegiatan lokarkarya ini dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi penanganan permukiman kumuh.

• Strategi Kolaborasi Solusi Pemkot Tuntaskan Sisa Luasan Kumuh Kota Pontianak

“Jadi diperlukan peningkatan peran dan fungsi POKJA PKP di tingkat kota, kabupaten dan provinsi dalam rangka mencari jalan keluar isu strategis tersebut,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti 60 peserta yang berasal dari perwakilan pusat Kementerian PUPR yang terdiri dari Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Cipta Karya, Kepala Satuan Kerja infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Pejabat, Pembuat Komitmen KotaKu 2, Sub direktorat Standarisasi dan Kelembagaan Dit PKP, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu hadir perwakilan Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Kalbar, dan PPK PKPBM pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalbar serta perwakilan OPD Provinsi Kalbar dan perwakilan OPD dari masing-masing kota/kabupaten yang menjadi sasaran Program Kotaku di Provinsi Kalbar yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang.

Hadir juga perwakilan dari akademisi/perguruan tinggi, perbankan, Konsultan Manajemen Pusat (KMP) serta Tim Konsultan Wilayah Kalimantan Barat.

Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Mad Nawir mengatakan khusus untuk Kota Pontianak daerah yag paling banyak masuk katagori kumuh ada di tiga kecamatan yakni Pontianak Timur, Barat, dan Utara.