Jelang Pilkada, Poltracking Kalbar Pastikan Profesional Lakukan Survei

PONTIANAK - Menjelang pilkada tujuh kabupaten di Kalbar, lembaga-lembaga survei mengungkapkan keprofesionalitasan kinerjanya.

Satu diantaranya ditegaskan oleh Korwil Poltracking Kalbar, Wahyu Hidayat. Menurutnya, untuk sekarang lembaga survei Poktracking sedang melakukan survei di Ketapang.

"Kalbar sepengetahuan saya yang lagi running Ketapang, jadi kalau daerah lain kita belum dapat info apakah turun lapangan atau tidak, yang punya kewenangan langsung dari pusat yang umumnya bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Didaerah hanya teknis mengambil data dan distribusi logistik ke surveyor," katanya, Minggu (17/11/2019).

Dalam melakukan survei, ia menerangkan sebagian besar surveyor berasal dari mahasiswa Kalbar yang hendak menyelesaikan perkuliahan.

• Cari Pasangan, Jarot Akan Gunakan Lembaga Survei

• Labkesda Sambas Terus Tingkatkan Pelayanan, Lakukan Survei Akreditasi

• Cornelis Sebut Hasil Survei LSI dan Poltracking Tak Bisa Dipertanggungjawabkan

Dijelaskannya, dalam satu daerah umumnya minimal 40-120 titik daerah yang akan disurvei atau Primary Sampling Unit (PSU).

Didalam satu PSU, akan dilakukan oleh satu surveyor, sehingga satu surveyor tersebut melaksanakan survei kepada 10 sample yang terdiri dari lima laki-laki dan lima perempuan yang menggunakan metode multi stage random sampling.

"Kita akan hitung misalnya RT mana yang terpilih, dalam satu kelurahan berapa RW, kemudian diacak, diambil 5 RW, setelah ketahuan RTnya, akan diambil data ke RT, misalnya ada 100 kepala keluarga, dari 100 kepala keluarga akan diacak," jelasnya.

Diungkapkannya, surveyor dibekali dengan teknik wawancara dan cara turun ke lapangan agar diterima oleh masyarakat.

Kemudian verifikasi yang dilakukan ialah nomor telepon dan foto koresponden agar diketahui dan bisa dicek lapangan hasil kebenaran dari surveyor.

Ia pun mengatakan, jika dalam survei, surveyor melakukan pertanyaan terbuka dan tertutup.

Untuk terbuka koresponden bebas menyebutkan nama, sedangkan tertutup surveyor akan memberikan opsi nama maupun terkait kenal tidaknya dengan tokoh yang ada.

Sementaa untuk daerah yang sulit diakses, umumnya akan ada perubahan daerah yang akan disurvei, akan dilakukan acak kembali guna mengantisipasi surveyor tidak terlalu lama diperjalanan, terlebih Poltracking sudah menggunakan aplikasi dalam pelaporan hasil survei.

"Kita dari Poltracking sangat menjaga hasil dari survei kita," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan jika pihaknya juga belum menerima arahan untuk mendaftar ke KPU sebagai lembaga survei.

"Sampai saat ini belum ada arahan untuk mendaftarkan ke KPU, tapi apakah kemudian pendaftaran didaerah atau pusat kita belum ketahui mekanismenya, umumnya pendaftaran karena lembaga dipusat, maka pendaftaran dipusat," katanya.