Mahfud MD Sebut Pemerintah Baru Bisa Urus Persoalan Habib Rizieq di Arab Saudi dengan Syarat Mutlak

Mahfud meminta Rizieq secara terbuka menyerahkan surat laporan atau surat yang dimaksudkan sebagai surat pencekalan dari pemerintah Arab Saudi

Mahfud MD Sebut Pemerintah Baru Bisa Urus Persoalan Habib Rizieq di Arab Saudi dengan Syarat Mutlak
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum FPI Habib Rizieq di Jakarta, Selasa (15/11/2016) silam. Mahfud MD Sebut Pemerintah Baru Bisa Urus Persoalan Habib Rizieq di Arab Saudi dengan Syarat Mutlak. 

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Habib Rizieq menunjukkan surat laporan kepada pemerintah Indonesia.

Mahfud juga menyebutkan, pemerintah akan membantu persoalan Rizieq di Arab Saudi.

Rizieq harus membuat surat laporan ke kedutaan terkait kendala kepulangannya agar mendapatkan tindakan lebih lanjut dari pemerintah Indonesia.

Namun, Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu belum juga membuat surat laporan.

"Dia (Rizieq) tidak pernah lapor lalu minta diurus, kita mau mengurus apa," ungkap Mahfud dilansir dari YouTube KOMPASTV, Sabtu (16/11/2019).

Diketahui, Rizieq juga harus membayar denda overstay di Arab Saudi.

Misteri Surat Pencekalan Habib Rizieq Terungkap, Mahfud MD: Itu Urusan dengan Pemerintah Arab Saudi

Terkait hal itu, sempat ramai di media sosial bahwa Rizieq meminta bantuan pemerintah untuk membayar denda tersebut.

Namun, pengacara Rizieq menegaskan kliennya tidak memerlukan bantuan uang dari pemerintah.

Mahfud pun menarik kesimpulan, persoalan Rizieq bukan pada persoalan finansial.

Mahfud meminta Rizieq secara terbuka menyerahkan surat laporan atau surat yang dimaksudkan sebagai surat pencekalan dari pemerintah Arab Saudi.

Menkumham: Pemerintah Tak Pernah Keluarkan Surat Pencekalan untuk Habib Rizieq

Halaman
1234
Editor: Marlen Sitinjak
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved