Mahfud MD Sebut Pemerintah Baru Bisa Urus Persoalan Habib Rizieq di Arab Saudi dengan Syarat Mutlak

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Habib Rizieq menunjukkan surat laporan kepada pemerintah Indonesia.

Mahfud juga menyebutkan, pemerintah akan membantu persoalan Rizieq di Arab Saudi.

Rizieq harus membuat surat laporan ke kedutaan terkait kendala kepulangannya agar mendapatkan tindakan lebih lanjut dari pemerintah Indonesia.

Namun, Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu belum juga membuat surat laporan.

"Dia (Rizieq) tidak pernah lapor lalu minta diurus, kita mau mengurus apa," ungkap Mahfud dilansir dari YouTube KOMPASTV, Sabtu (16/11/2019).

Diketahui, Rizieq juga harus membayar denda overstay di Arab Saudi.

• Misteri Surat Pencekalan Habib Rizieq Terungkap, Mahfud MD: Itu Urusan dengan Pemerintah Arab Saudi

Terkait hal itu, sempat ramai di media sosial bahwa Rizieq meminta bantuan pemerintah untuk membayar denda tersebut.

Namun, pengacara Rizieq menegaskan kliennya tidak memerlukan bantuan uang dari pemerintah.

Mahfud pun menarik kesimpulan, persoalan Rizieq bukan pada persoalan finansial.

Mahfud meminta Rizieq secara terbuka menyerahkan surat laporan atau surat yang dimaksudkan sebagai surat pencekalan dari pemerintah Arab Saudi.

Menkumham: Pemerintah Tak Pernah Keluarkan Surat Pencekalan untuk Habib Rizieq

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly membantah soal adanya surat pencekalan untuk Habib Rizieq Shihab.

Dia menegaskan pemerintah tidak pernah mencekal Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut untuk kembali ke Indonesia.

"Tidak ada pencekalan," kata Yasonna, Senin (11/11/2019) di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.

Mantan anggota dewan ini juga mengaku belum tahu surat yang dipamerkan Habib Rizieq Shihab melalui siaran video di akun Youtube Font TV.

Dia kembali menegaskan imigrasi tidak pernah mengeluarkan surat cekal kepada Habib Rizieq Shihab.