Legislator Kalbar Minta Audit Khusus BPJS

Legislator Kalbar Minta Audit Khusus BPJS

PONTIANAK - Satu diantara legislator asal Kalbar, Alifudin anggota DPR RI Komisi IX dari F PKS kembali menegaskan menolak kenaikkan iuran BPJS yang disampaikan langsung kepada menteri kesehatan RI dan Direktur BPJS saat rapat kerja dan dengar pendapat perdana bersama Kemenkes dan Dirut BPJS, Rabu (6/11/2019), di Ruang rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta.

Alifudin yang sejak awal komitmen mengawal masalah BPJS mengatakan perlu ada uadit khusus agar bisa menekan defisit.

"Terhadap tarif kami tegas karena banyak aspirasi dari dapil kami yang menolak, solusinya bagaimana kita mengoptimalkan pajak, kalua perlu kita sisir pake sisir yang sangat halus kalo perlu, sehingga bagaimana kita bisa menutup defisit yang bapak sampaikan tadi itu langsung kita tutup saja kita bayar kita masukan dalam anggaran sehingga tidak ada defisit tentu saja sebelumnya harus ada audit kalau perlu DPR meminta kepada BPK untuk melakukan audit khusus", ujarnya Alifudun yang juga alumni STAN dan mantan pegawai BPKP Kalbar.

Baca: KISAH Ibu Derita Kanker di Sintang, Kondisi Bayi Pasca Melahirkan hingga Upaya BPJS dan Pemerintah

Baca: Iuran BPJS Naik, Diskes Kayong Utara Sebut Layanan Puskesmas Tetap Sama

Alifudin juga meragukan alasan kenaikkan iuran BPJS bisa menutup defisit yang dialami oleh BPJS saat ini.

"Berikutnya apakah manakala bapak-bapak melakukan kenaikkan tariff apa sudah menjamin tidak terjadi defilit lagi bagaimana dengan akumulasi defisit dari tahun-tahun sebelumnya", tambahnya.

Rapat yang berakhir hingga pukul 22.00 Wib, rencananya akan dilanjutkan hari ini.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak