DLHK Kalbar Tingkatkan Kapasitas Masyarakat Hadapi Perubahan Iklim

Ringkasan Berita:

• Kepala DLHK Provinsi Kalbar, Adi Yani mengungkapkan bahwa masih ada keterbatasan pemahaman teknis masyarakat dalam mendokumentasikan aksi lingkungan.
• Adi Yani mengatakan, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan ini menjadi langkah awal penting untuk mentransformasi aksi-aksi lokal masyarakat agar terdata, legal, dan diakui secara nasional.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat memperkuat peran masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim melalui Workshop Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi dalam rangka pengusulan Program Kampung Iklim (Proklim) di Kalbar.

Kepala DLHK Provinsi Kalbar, Adi Yani mengungkapkan bahwa masih ada keterbatasan pemahaman teknis masyarakat dalam mendokumentasikan aksi lingkungan.

“Banyak masyarakat di tingkat tapak telah melakukan aksi lingkungan seperti menjaga hutan tembawang atau pertanian tanpa bakar, namun belum memiliki pemahaman teknis untuk mendokumentasikannya sesuai standar nasional,” ujarnya di Hotel Ibis Pontianak, Selasa 20 Januari 2026.

Adi Yani mengatakan, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan ini menjadi langkah awal penting untuk mentransformasi aksi-aksi lokal masyarakat agar terdata, legal, dan diakui secara nasional.

“Kita ingin mewujudkan desa-desa di Kalimantan Barat yang tangguh terhadap perubahan iklim,” ungkapnya.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi masyarakat tidak hanya soal pemahaman perubahan iklim tetapi juga kelembagaan dan digitalisasi dalam mendukung aksi mitigasi dan adaptasi.

“Dari kelembagaan diperlukan kelompok masyarakat yang terorganisasi, punya legal standing seperti surat keputusan pembentukan organisasi dari desa atau kelurahan yang memudahkan untuk mengakses pendanaan dan pengakuan administrasi dari pusat,” jelasnya.

Dari sisi digitalisasi, Adi Yani menyebut pemerintah pusat telah menyiapkan Sistem Registri Nasional (SRN) untuk merekam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan masyarakat.

Baca juga: Memperkuat Tata Kelola Risiko Banjir Berbasis Bukti untuk Kota Pontianak yang Lebih Tangguh

Ia mengatakan, Kalbar memiliki karakteristik wilayah yang cukup unik karena terdiri dari kawasan pesisir, pedalaman, perbatasan, serta pulau-pulau kecil.

“Empat karakter wilayah ini layak kita dorong bersama untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ucapnya.

Ia berharap Program Kampung Iklim dapat mendorong peningkatan status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) sekaligus berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Juga kita harapkan bisa sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Workshop yang digelar selama tiga hari tersebut menjadi wadah peningkatan kesadaran teknis, khususnya dalam memahami perbedaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Juga ingin mendorong terbentuknya kelompok masyarakat yang terorganisir dan memiliki payung hukum sebagai syarat administrasi sekaligus memetakan aksi-aksi lingkungan yang sudah dilakukan masyarakat untuk didokumentasikan secara formal,” paparnya.

Sejumlah pemateri dihadirkan dalam workshop ini, di antaranya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar yang memaparkan mitigasi bencana, kesiapsiagaan masyarakat, pemetaan kerentanan wilayah, hingga sistem peringatan dini.