Launching Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Sekadau Tahun 2019

Pada kesempatan itu Bupati Sekadau mengharapkan dalam pelaksanaan BPNT tersebut para KPM dapat mendapatkan hak-hak nya.

Launching Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Sekadau Tahun 2019
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MARPINA SINDIKA WULANDARI
Bupati Sekadau Rupinus bersama Kadis Sosial PP dan PA Kabupaten Sekadau bersama KPM yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bertempat di gedung Ketaketik Sekadau, Rabu (6/11/2019). 

Launching Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Sekadau Tahun 2019

SEKADAU- Bupati Sekadau Rupinus menghadiri Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bertempat di gedung Ketaketik Sekadau, Rabu (6/11/2019).

Rupinus menjelaskan BPNT merupakan sistem bantuan berbasis online yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA (Himpunan Bank Negara) yang ditunjuk oleh pemerintah serta Bulog sebagai mitra (Supplier).

Pada kesempatan itu Bupati Sekadau mengharapkan dalam pelaksanaan BPNT tersebut para KPM dapat mendapatkan hak-hak nya.

Baca: Mantan Bupati Ketapang Morkes Effendi Wafat, Golkar Kalbar Kehilangan Sosok Kader Terbaik

Baca: Fraksi NasDem, Minta Kaji Ulang SK Perhentian Kepala Desa Dungun Laut

Melalui fasilitas yang telah disediakan berupa agen-agen (E-warong) yang telah ditunjuk, supaya masyarakat terlayani dan difasilitasi dengan sebaik-baiknya.

BPNT merupakan pengalihan dari program rastra. Program BPNT sejatinya adalah program yang digalakkan oleh Kementerian Sosial yang telah ditransformasi sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai.

Adapun tujuannya adalah, agar mudah dijangkau oleh KPM, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas dan harga barang pangan (beras atau telur) serta tempat membeli sesuatu dengan referensi.

BPNT intinya adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di E-warong yang telah tersedia.

Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM.

E-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal. Bank penyalur yang bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM, tidak boleh menyalurkan bahan pangan kepada KPM dan tidak boleh melakukan pemesanan.

Baca: VIDEO: Kapolres Sintang Tunjukan Modus Baru Pengedar Sembuyikan Narkoba

Serta merupakan strategi pemerintah dalam upaya mengurangi deviasi KPM sebagai tindak lanjut saran KPK terkait ketetapan saran penerima manfaat bantuan sosial.

Untuk Jumlah KPM di Kabupaten Sekadau, Bupati menyebut ada sebanyak 8273 KPM yang terdiri dari program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Jumlah penerima BPNT yang telah terealisasi dengan PKH sebanyak 5319. Sedangkan jumlah BPNT murni yang akan menerima kartu keluarga sejahtera (KKS) yang tersebar di 7 Kecamatan di Kabupaten Sekadau sebanyak 2954 KPM.

"Transaksi KKS tidak boleh diwakilkan pada saat transaksi agar KPM menunjukkan KTP asli kepada E-warong yang telah ditunjuk, dan apabila selama 3 bulan berturut-turut tidak ada transaksi, maka rekening KPM tersebut akan otomatis diblokir," ungkap Bupati Sekadau Rupinus. 

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Marpina Sindika Wulandari
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved