Pengusaha Daun Kratom di Kapuas Hulu Kecewa

Sebelum ada isu larangan, harga daun kratom yang sudah remahan, satu kilogram kami beli Rp 30-35 ribu.

Pengusaha Daun Kratom di Kapuas Hulu Kecewa
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SAHIRUL HAKIM
Seorang petani daun kratom di Kapuas Hulu sedang mempeking Daun Kratom yang sudah menjadi remahan, untuk dijual ke pengumpul daun kratom, dengan harga Rp 20-23 ribu perkilogram. 

Pengusaha Daun Kratom di Kapuas Hulu Kecewa

KAPUAS HULU - Sejumlah Pengusaha Daun Kratom di Kapuas Hulu juga merasa kecewa dengan pihak BNN, dimana terus melarang daun kratom untuk diproduksi.

Padahal daun kratom adalah primadona matapencaharian masyarakat Kapuas Hulu.

Seorang Pengusaha Daun Kratom di Kapuas Hulu, Dede menyatakan, sejak BNN melarang memproduksi daun kratom, dengan alasan termasuk dalam kategori golongan 1 Narkotika, harga jual daun kratom malah turun dari harga biasanya.

"Sebelum ada isu larangan, harga daun kratom yang sudah remahan, satu kilogram kami beli Rp 30-35 ribu. Sedangkan daun yang lagi basah, belum menjadi remahan Rp 10-15 ribu perkilogram. Sekarang yang remahan Rp 20-23 ribu perkilogram dan basah Rp 5-6 ribu perkilogram," ujar Dede, Selasa (5/11/2019).

Terus mengapa harga jauh turun, Dede menjelaskan karena bos-bos yang ada di Pontianak tak berani mengambil terlalu banyak dengan pengusaha di Kapuas Hulu.

Akibat dari isi larangan dari BNN tersebut. "Akibat dari itu, masyarakat kita kembali harus menikmati hasil yang kecil," ucapnya.

Baca: Pemerintah Beri Waktu Lima Tahun Untuk Petani, Pebisnis Kratom Beralih, Ini Komentar Sutarmidji

Dede berharap, Pemerintah Pusat terutama Presiden RI Joko Widodo agar turun tanggan persoalan daun kratom, karena saat ini matapencaharian masyarakat Kapuas Hulu tak ada lain, selain daun kratom yang masih menjadi andalan.

"Sejak ada daun kratom, perekonomian masyarakat Kapuas Hulu cukup baik. Tapi sejak isu-isu larangan daun kratom. Masyarakat, pengusaha dan bos daun kratom sedikit lemah," ungkapnya.

Baca: Hadiri Penganugerahan Biodiversity Award untuk Ani Yudhoyono, Ini Kata AHY

Pengusaha Daun Kratom lainnya, Bambang menyatakan kalau dirinya saat ini tidak berani membeli terlalu banyak daun kratom ke masyarakat.

Karena masih menunggu keputusan legalitas hukum daun kratom dari Pemerintah Pusat.

"Kalau hanya BNN saja yang melarang, kami tidak terlalu respon, karena harus keputusan bersama seluruh lembaga terkait di Pemerintahan," ujarnya.

Bambang berharap, Pemerintah Daerah, Provinsi di Kalbar untuk selalu memperjuangkan legalitas hukum daun kratom, agar bisa tetap di produksi oleh masyarakat Kapuas Hulu.

"Itu semua demi kepentingan kesejahteraan masyarakat sendiri," ungkapnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved