BNN: Daun Kratom Masuk Kategori Narkotika, Bentuk Bubuk & Ekstrak Dilarang Beredar, Sutarmidji Heran

Daun Kratom Kategori Narkotika Golongan I, Bentuk Bubuk dan Ekstrak Dilarang Beredar, Sutarmidji Heran

PONTIANAK - Polemik Tanaman Kratom yang terjadi belakangan ini membuat pemerintah terus melakukan kajian dan mendalami kandungannya.

Bahkan BNN telah mengeluarkan sikap terkait tanaman Kratom.

Hal itu disampaikan pada saat focus group discussion yang dilakukan BNN bersama Forkompimda Kalbar dan kabupaten kota se-Kalbar di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (5/11/2019).

Kepala BNN Pusat, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Heru Winarko menuturkan bahwa Daun Kratom masuk dalam kategori narkotika golongan 1.

Kemudian sikap BNN terhadap Kratom juga dituangkan dalam surat yang dilayangkan pada kementerian dan badan terkait di Indonesia.

Baca: Manfaat Daun Kratom dan Legalitasnya

Baca: Bernilai Ekonomi Tinggi! Ini Manfaat Daun Kratom dan Legalitasnya di Mata Hukum

Dalam sikap itu, BNN memasukkan Kratom dalam daftar yang dilarang untuk digunakan dalam suplemen makanan dan obat tradisional.

Bahkan dijelaskan pula bahwa efek yang ditimbulkan Kratom 13 kali kekuatannya dari morfin.

Kepala BNN RI, Komisaris Jenderal Heru Winarko memberikan jawaban saat ditanya apakah saat ini bisnis kratom dan budidaya kratom legal atau ilegal.

Heru Winarko mengatakan, soal bisnis dan budidaya kratom ini bukan masalah legal dan ilegal.

"Tapi pelan-pelan ditertibkan. Memang saat ini kalau dalam bentuk tanaman belum jadi permasalahan, tapi apabila sudah dalam bentuk kemasan dan ekstrak sudah dilarang saat ini," katanya, dalam FGD di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (5/11/2019).

Heru Winarko menegaskan secara bertahap akan disosialisasikan pada masyrarakat terkait tanaman Kratom ini.

Memang saat ini kalau dipasarkan dalam bentuk bubuk dan lain-lain sesuai peraturan BPPOM ada larangan Kratom tidak boleh dijadikan ekstrak makanan serta obat tradisional.

"Yang memutuskan larangan nanti bukan BNN tapi kita bawa pada pemerintah pusat antar kementerian. Kami hanya menyampaikan segala permasalahan dan plus minus terkait keberadaan daun Kratom," ujarnya.

Aturan penggolangan Kratom pada Narkotokan golongan satu juga akan dikeluarkan dari komite penggolongan narkoba sehingga menjadi dasar dan pihaknya terus sosialisasikan dalam masa transisi ini.

Saat ini ia menegaskan memang perdagangan dalam bentuk tanaman Kratom belum ditindak, tapi kalau diperjualbelikan dalam bentuk bubuk dan ekstrak sudah bisa ditindak.

Heru mengatakan, kratom masuk kategori golongan satu di dalam narkotika.

"Secara bertahap akan dibuatkan aturan dan masa transisi lima tahun agar masyarakat beralih dari tanaman kratom ini," ucap Heru Winarko saat diwawancarai.

BNN telah memastikan memasukkan kratom dalam daftar yang dilarang untuk digunakan dalam suplemen makanan dan obat tradisional sama halnya aturan yang dikeluarkan oleh BPPOM.

Karena efek yang ditimbulkan dari kratom sangat luar biasa, bahkan dijelaskannya efek yang ditimbulkan Kratom 13 kali kekuatannya dari Morfin.

Sementara itu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji dalam sambutannya saat FOcus Group Discussion mengenai tanaman Kratom yang diadakan BNN, menyatakan bingung terkait Kratom.

Pasalnya selama ini banyak masyarakat yang minum dan konsumsi kratom tapi tidak membuatnya ketergantungan dan merubah pikiran.

"Kalau ganja kan begitu orang konsumsi pemikirannya langsung berubah kalau kate orang Pontianak itu layau," ucap Midji saat memberikan sambutan, di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (5/11/2019).

Oleh karena itu, ia menegaskan harus ada kajian lebih lanjut dan ia heran juga dikatakan kalau kandungan zat adiktif sangat tinggi.

Dengan adanya aturan pelarangan, maka menurutnya pemerintah harus mencarikan solusi bagi masyarakat agar penghasilan mereka tidak hilang.