Kebebasan Sipil Memburuk di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi

Pada tahun itu, mereka yang mengidentifikasi diri berdasarkan suku sebesar 13,4 persen, sedangkan berdasarkan agama sebesar 22,7 persen.

Sementara itu, pada 2017, sebanyak 58,5 persen lebih senang mendudukkan dirinya sebagai warga negara Indonesia ketimbang identitas suku ataupun agama.

Mereka yang lebih senang disebut berdasarkan suku sebesar 12,5 persen, sedangkan berdasarkan agama sebesar 25,8 persen.

"Selama tiga tahun terakhir, telah terjadi tren penguatan identitas kebangsaan yang dibarengi dengan pelemahan identitas keagamaan dan kesukuan," ujar Djayadi.

3. Kebebasan sipil memburuk

Tak berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan dan nasionalisme yang menguat, kebebasan sipil pada era kepemimpinan Joko Widodo dinilai masih buruk.

Bahkan, belakangan, perihal kebebasan sipil ini kian mengkhawatirkan.

Hal ini diungkap oleh Djayadi yang mengutip survei nasional Saiful Mujani Reasearch and Consultant (SMRC) pada Mei hingga Juni 2019.

"Masyarakat merasakan kebebasan sipil yang menjadi fondasi demokrasi belum baik dan bahkan cenderung memburuk," kata Djayadi.

Djayadi mengatakan, temuan itu didasari oleh sejumlah hal.

Pertama, masyarakat saat ini cenderung lebih takut berbicara soal politik.

Sebanyak 43 persen masyarakat Indonesia yang menjadi responden menyebut bahwa saat ini ada ketakutan tersendiri ketika membahas politik.

Angka ini naik dibanding tahun 2014 sebesar 17 persen.

Tidak hanya itu, buruknya kebebasan sipil juga diukur berdasarkan ketakutan masyarakat terhadap penangkapan semena-mena yang mungkin dilakukan aparat hukum.

Sebesar 38 persen masyarakat mengaku takut jika terlibat penangkapan yang sewenang-wenang oleh aparat.

Angka ini pun naik dibanding tahun 2014 sebesar 24 persen.

Djayadi melanjutkan, saat ini masyarakat juga cenderung takut berorganisasi.

Dibanding tahun 2014, angka ketakutan ini pun naik pada tahun ini.

"Responden yang menyatakan bahwa sekarang warga takut berorganisasi juga naik, dari 10 persen pada 2014 menjadi 21 persen," ujar Djayadi.

Terakhir, dalam hal kebebasan pers, juga menunjukkan nilai yang belum baik.

Mereka yang beranggapan bahwa media massa kita bebas dan tidak disensor pemerintah cukup banyak, 43 persen.

Namun, yang menyatakan tidak bebas dan disensor pemerintah pun tak kalah banyak, yaitu sebesar 38 persen.

"Jika dirunut 10 tahun terakhir, tren sejumlah indikator kebebasan sipil di negara kita tampak mengalami kemunduran," kata Djayadi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei LSI, Menguatnya Tingkat Kepercayaan kepada Jokowi hingga Buruknya Kebebasan Sipil"
Penulis : Fitria Chusna Farisa
Editor : Krisiandi