TRIBUNWIKI

Dasar Hukum Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh pemerintah memiliki sejumlah dasar hukum. Diantaranya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013

Dasar Hukum Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
KOMPAS.COM
KARTU IDENTITAS ANAK 

Dasar Hukum Penerbitan Kartu Identitas Anak

KAYONG UTARA - Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh pemerintah memiliki sejumlah dasar hukum.

Demikian informasi yang dihimpun Tribun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kayong Utara.

Baca: Wabup Effendi Pastikan KIA Disosialisasikan ke Semua Desa

Baca: Berikut Langkah Pengurusan Kartu Identitas Anak di Disdukcapil Kayong Utara

Berikut dasar-dasar hukumnya:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Adelbertus Cahyono
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved