Ketua Umum PKS dan Nasdem Berpelukan, Surya Paloh: Kami Bisa Bergandengan Tangan

Ketua Umum PKS dan Nasdem Berpelukan, Surya Paloh: Kami Bisa Bergandengan Tangan 

JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memahami perbedaan sikap politik antara partainya dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS).

Ia menghargai sikap PKS yang memilih tetap menjadi oposisi dan berada di luar pemerintahan.

Namun, Paloh mengatakan, tidak menutup kemungkinan Nasdem dapat sejalan dengan PKS dalam hal menjalankan fungsi penyeimbang di DPR terhadap kebijakan pemerintah.

"Ketika ada pesan yang memang jelas bisa ditangkap oleh konstituen, kedua institusi partai politik ini, kami bisa bergandengan tangan bersama," ujar Paloh saat memberikan keterangan seusai bertemu Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Baca: Fahri Hamzah Desak PKS Segera Bayar Rp 30 Miliar, Serahkan Data Tambahan Eksekusi Putusan Pengadilan

"Kami bisa lebih hangat bersama, kami bisa sharing ide bersama," lanjut dia.

Paloh mengatakan, dalam negara demokrasi yang sehat, dibutuhkan kekuatan penyeimbang dan menjalankan sistem check and balance.

Di sisi lain, pemerintah yang sehat pun harus mampu menerima kritik yang solutif dan membangun.

Ia mengatakan, pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada lagi pihak-pihak yang mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Pemerintah membutuhkan pikiran kritis. Tapi yang kami sepakati, pikiran kritis ini dilandasi oleh niat baik, pikiran yang mengkritisi secara konstruktif, bukan saling merusak menjatuhkan, tapi dengan semangat membangun," tutur dia.

"Nah, itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kami percaya itu memberikan sumbangsih bagi satu proses pendidikan politik yang ada di negeri ini," lanjut Paloh. 

Baca: TERIMA Kasih Kapolri Idham Azis kepada Presiden Jokowi dan Kutipan Kalimat BJ Habibie

Oposisi Sendirian

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) menjadi satu-satunya partai politik yang menyatakan oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hingga saat ini.

Mitra PKS dalam menjalankan peran sebagai oposisi, yaitu Partai Gerindra, kini berada di pemerintahan. Sebab, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan menteri pertahanan.

PKS mengaku percaya diri jika harus beroposisi sendirian. Meski begitu, PKS tetap berharap PAN dan Partai Demokrat sebagai partai yang sama-sama mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, untuk ikut menjadi oposisi.

"Kalau kami sendiri (oposisi), tetap saja jalankan peran dan fungsi kami. Walaupun secara kalkulasi matematis agak berat," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Mardani mengatakan, meskipun harus menjadi oposisi sendirian, tetapi saat ini masyarakat mulai menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintah. PKS pun kini merasa percaya diri.

Menurut dia, ketika oposisi lemah tetapi masyarakat sipil bangkit maka PKS pun tidak akan merasa sendirian dalam mengkritisi pemerintah.

Pengawasan masyarakat dianggap penting, meski tak ada dalam parlemen.

Apabila sentimen publik tersebut memiliki satu frekuensi dan sinyal yang sama dengan PKS, maka Mardani menilai hal tersebut juga bisa menjadi oposisi kepada pemerintah.

Dengan demikian, Mardani pun berharap Partai Demokrat dan PAN tetap berada di luar pemerintahan.

"Kami gembira kalau (oposisi) tiga (partai), lebih lumayan ketimbang satu. Memang pembicaraan dengan PAN dan Demokrat belum berjalan," kata dia.

Baca: Pimpinan DPRD Landak Diharapkan Dapat Bekerjasama yang Baik dengan Anggota

Tak bahagia

Mardani mengungkapkan, meski PKS optimistis dapat menjalankan peran sebagai oposisi, tapi dia juga mengungkapkan ketidakbahagiaan.

PKS mengaku tak bahagia jika harus menjadi oposisi sendirian, tanpa ada teman yang mendampingi. Sebab, jumlah partai oposisi tetap dinilai penting, selain substansi kritik yang dilancarkan oposisi.

"Karena oposisi perlu dua, perlu konten dan number," kata Mardani.

Dia mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih berdoa agar semua parpol pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada pada Pilpres 2019 menjadi oposisi. 

Namun, Mardani juga mengaku bahwa PKS tidak berada dalam posisi untuk mengajak partai lainnya untuk turut menjadi oposisi.

"Saya bilang berharap, tapi PKS tidak dalam posisi mengajak mereka. Partai punya kebebasan dalam menentukan sikap," ucap Mardani.

"Kalau koalisi pasti pada mau, tapi kalau oposisi belum tentu mau. Kami tidak pada posisi itu (mengajak)," kata dia.

Sebab, kata dia, secara etika dan logika demokrasi, seluruh parpol pendukung Prabowo-Sandi adalah oposisi.

Dengan adanya oposisi, kata dia, maka akan ada check and balance serta sistem yang kuat. Sebab, pemerintah akan kuat apabila mempunyai oposisi yang kuat juga.

Sedih Prabowo bergabung

PKS sudah menjalin kemitraan bersama Partai Gerindra selama lima tahun, yaitu sepanjang periode pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla.

Partai berlambang bulan sabit kembar yang mengapit padi ini merupakan salah satu partai pendukung Prabowo sejak Pilpres 2014.

Setelah Partai Gerindra bergabung ke pemerintah, PKS pun tetap memilih untuk menjadi oposisi walaupun hanya sendiri.

Dengan fakta tersebut, Mardani Ali Sera mengaku sedih saat mengetahui Prabowo bergabung ke pemerintah.

Anggota DPR di Komisi II ini mengatakan, dirinya merasa sedih karena pada Pemilu 2019 lalu tingkat partisipasi publik tertinggi dalam sejarah sesudah reformasi, yakni mencapai 82 persen.

Dengan bergabungnya Partai Gerindra, Mardani khawatir masyarakat kemudian menjadi apatis dan tidak lagi mau terlibat dalam politik praktis seperti pemilu.

"Saya sedih Pak Prabowo gabung (ke pemerintah) karena ini membuat tingkat frustrasi publik tinggi yang menuju kepada apatisme," ujar Mardani.

Dia menilai, bergabungnya Prabowo ke pemerintahan membuat keterlibatan publik dalam pesta demokrasi terputus lagi.

"Karena nanti Pemilu 2024 belum tentu begitu. Kalau begini (pihak yang kalah bergabung dengan pemenang pemilu), yah, sama saja," kata dia.

Kendati demikian, kata Mardani, PKS menghormati keputusan Prabowo tersebut untuk bergabung ke pemerintahan. 

Walau tak meminta izin kepada PKS, kata dia, tetapi Prabowo memang sempat bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri.

"Kami hormati, hargai dan doakan (Prabowo), tapi PKS tetap oposisi," kata dia.

Tak hanya berkoar-koar

Menanggapi kesiapan PKS menjadi oposisi, peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan, dirinya berharap agar PKS tidak hanya berkoar-koar di muka saja jika sudah memantapkan diri menjadi oposisi.

Hal penting yang dilakukan PKS adalah menunjukkan taji saat berada di parlemen.

"PKS jangan jadi oposisi yang pintar membangun opini publik tapi lemah bargaining saat buat kebijakan resmi di parlemen," kata Lucius.

Sebab, kata dia, jika PKS hanya ramai membentuk opini publik tanpa melakukan langkah yang substansif, maka akan membenarkan anggapan bahwa PKS juga memiliki tujuan tersendiri untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Kalau mau didukung rakyat untuk hal-hal terkait rakyat, PKS harus terdepan lawan penguasa," kata Lucius Karus.