Satarudin Nilai Pengentasan Kawasan Kumuh Perlu Penanganan Terpadu

Satarudin Nilai Pengentasan Kawasan Kumuh Perlu Penanganan Terpadu

PONTIANAK - Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menilai penanganan kawasan kumuh memang harus dilakukan terpadu agar hasilnya cepat dirasakan.

Saat ini dara menunjukan kawasan Kumuh di Kota Pontianak tinggal 24 hektar.

Maka ia yakin dengan proses pembangunan terpadu dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan cepat mengentaskannya.

"Pembangunan itu memang harus terpadu, jangan sendiri-sendiri, sebab kalau terpadu pemerintah daerah menangani a, pemerintah pusat menangani b, sehingga semue dikerjakan secara bersamaan," ucap Satarudin menanggapi adanya bantuan dari pemerintah pusat melalui PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang membangun 25 rumah warga di kawasan Parit Nanas, Jumat (25/10/2019).

Baca: Keluarkan Parit Nanas dari Kawasan Kumuh, Pemerintah Kucurkan Rp 2 Miliar untuk Bedah 25 Rumah Warga

Baca: Edi Kamtono Target Dua Tahun ke Depan Pontianak Bebas Kawasan Kumuh

DPRD ditegaskannya akan mendukung program-program Pemerintah Kota Pontianak dalam mengentaskan kawasan kumuh.

Bahkan mendorong penganggaran untuk pembangunan yang benar-benar mengarah pada penyelesaian masalah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Pontianak dimintanya mendata rumah-rumah yang tida layak huni, maka skala prioritas harus didahulukan memberikan bantuannya.

Ia bersyukur pemerintah pusat banyak memberikan program pembangunan pada Kota Pontianak, inilah bentuk sinergitas yang haris terus ditingkatkan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak