Edih Mulyadi : DJBP Punya Peran Untuk Mensosialisaaikan APBN 2020
Lalu, kita bisa melihat gimana semangat dari pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan kualitas SDM,
Penulis: Anggita Putri | Editor: Jamadin
lihat foto
Edih Mulyadi : DJBP Punya Peran Untuk Mensosialisaaikan APBN 2020
PONTIANAK - Memperingati Hari uang ke - 73 Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJBP) Provinsi Kalimantan Barat menggelar seminar yang juga diikuti serempak oleh Provinsi lainnya di Indonesia.
Di Kalbar sendiri tema yang diangkat dalam seminar tersebut yakni "APBN 2020 : Meningkatkan Daya Saing Melalui Peningkatan SDM" yang diselenggakan di Aula Kanwil DJPB Provinsi Kalimantsn Barat , Jumat (25/10/2019).
Baca: Niat Bagi-bagi Duit! Andika Kangen Band Diciduk Satpol PP & Diludahi Anak SMA saat Prank jadi Gembel
Baca: Buka Festival Danau Sentarum, Bupati Nasir Komitmen Kembangkan Wisata di Kapuas Hulu
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan ( DJPb) Kalbar Edih Mulyadi mengatakan seminar ini dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, tapi tentu tidak dilakukan dengan waktu yang bersamaan dan maksimal dilakukan sebelum tanggal 30 Oktober sebelum hari puncaknya.
"Kedepan saya berharap sesuai dengan yang disampaikan menteri, kita mempunyai kewajiban untuk mensosialisaaikan APBN 2020 kepada masyarakat yang lebih luas," ujarnya.
Di seminar kali ini DJPB Kalbar mengundang Gubernur Kalbar H Sutarmidji sebagai Keynote speakers, Bappeda, dan Bupati Kubu Raya.
"Hal ini sangat penting kita lakukan untuk memastikan kesinambungan program yang direncanakan dalam APBD 2020 itu ditangkap secara efektif oleh provinsi. Lalu, kita bisa melihat gimana semangat dari pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan kualitas SDM," ujarnya.
Ia mengatatakan pada tahun 2020 sebanyam 508 T dana dialokasikan untuk pengelolaan SDM.
"Jadi kalau daerah tidak menangkap peluang ini jadi sia-sia. Namun tadi saya melihat sinergi dan konsep pemikiran ini sudah menyambung antara provinsi, kabupaten dan aset perencanaannya," ujarnya.
Ia mengagakan dari Kemenkeu berharap hal seperti ini perlu diduplikasi dibeberapa daerah lain supaya ada betul-betul tercipta sinergitas dan kesinambungan.
"Untuk APBD di Kalbar yang belum terserap dan sudah saya sampaikan kalau dari aspek kami tentu APBD dari aspek uang yang disalurkan pada mereka yaitu dana transport daerah dan ada dua trnasfer yang dilakukan lewat perbendaharaan yakni dana desa," ujarnya.
Ia mengatakan untuk dana desa sejauh ini capaiannya cukup bagus secara mekanisme penggunaannya.
"Tapi hal yang perlu di waspadai dan diantisipasi adalah pencairan atau penyaluran dari DAK fisik dengan waktu 2 bulan kedepan kita masih punya persentase yang cukup besar yakni 30 persen dari 2.6 T ," ujarnya.
Ia mengatakan sejauh ini audah dilakukan rapat dengan stake holder termasuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memberikan informasi permasalah mereka.
"Saya optimis di Kalbar melihat komitmen dari beberapa bupati yang sudah bertemu dengan kami cukup bagus untuk memastikan proses pemanfaatan DAK Fisik dan dana desa bisa tercapai ," pungkasnya.
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
