Pemkab Mempawah Terus Upayakan Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak

Ini merupakan kerja keras kita kedepan, masih ada waktu 4 bulan untuk memenuhinya

Pemkab Mempawah Terus Upayakan Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID//DAVIDNURFIANTO
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Sosial Kabupaten Mempawah, Woro Wasiati 

Pemkab Mempawah Terus Upayakan Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak

MEMPAWAH - Hingga saat ini Kabupaten Mempawah masih menempati urutan ke 10 dari 14 Kabupaten/Kota sebagai Kabupaten Layak Anak.

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, Rochmad Effendi, mengatakan Pemerintah Kabupaten Mempawah terus mengupayakan  peningkatan penilaian KLA tersebut.

"Kita sudah lakukan evaluasi kedua untuk pengisian indikator KLA, untuk mengakomodir hak-hak anak. Harapannya kedepan seperti harapan ibu bupati, Mempawah untuk skor indikatornya bisa diatas 500, dimana saat ini kita masih mendapat skor 126. Ini merupakan kerja keras kita kedepan, masih ada waktu 4 bulan untuk memenuhinya," ujar Rochmad Effendi.

Baca: Sambut HUT POMAU, Prajurit TNI AU Lanud Supadio Ikuti Edukasi Safety Riding Astra Motor

Baca: Edi Kamtono Genap Berusia 56 Tahun, Ini Doa Bebby Nailufa

Ia mengatakan latar belakang adanya KLA ini untuk pemenuhan hak anak dan diharapkan  anak-anak di Mempawah menjadi anak yang cerdas, unggul dan mampu mengemban estafet kepemimpinan. 

"Saya yakin dan percaya, bisa mencapai 500, hal yang perlu dievaluasi, pertama belum semuanya berbasis data. Dievaluasi awal memberikan arahan yang pertama penyempurnaan data, saya yakin untuk membuat kebijakan  apapun diperlukan data valid. Data itu gambaran real di lapangan dalam bentuk angka gambar dan tabel," katanya.

Ia mengatakan OPD tentu mempunyai data, tapi apakah perhatian tidak degan data, maka menurutnya harus memulai evaluasi dari data. 

"Masalah yang kita hadapi juga terkait Sinergitas, karena prakteknya sangat sulit karena gugus tugas KLA merupakan  Sinergitas hampir semua OPD, ditambah Kemenag, kepolisian dan organisasi kemasyarakatan. Sinergisitas tidak hanya berkumpul tapi yang penting merasa pekerjaan ini adalah pekerjaan kita bersama dan mensukseskan bersama," tuturnya.

Ia mengataka  KLA bisa menjadikan inovasi bagi pemerintah daerah diantara dengan pemutakhiran dan ketersediaan data. karena menurutnya juga untuk bebroaa indkator sebenarnya data bisa disiapka . 

"Saya rasa data bisa disiapkan, aturan bisa disiapkan  khususnya yang belum ada. Dari data yang sudah masuk ada lima kluster, dan Kelembagaan yang datanya perlu dipenuhi. Untuk kluster hak sipil dan kebebasan, koordinator ada di disdukcapol. Kluster lingkungan keluarga dan pengaduan anak, koordinator kepala kantor kementrian agama," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Try Juliansyah
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved