Masyarakat Desa Banying Mendapat Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

diantaranya undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Masyarakat Desa Banying Mendapat Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Penyerahan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis di Desa Banying 

Masyarakat Desa Banying Mendapat Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

LANDAK - Seribu masyarakat Desa Banying, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak mendapatkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Penyerahan secara simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat Desa Banying di laksanakan di Aula kantor Desa Banying, Kamis (17/10/2019) Siang.

Dalam kesempatan ini Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa yang diwakili oleh staf ahli  Bupati Landak Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Ocin SPd.

Baca: GADIS Desa Diperkosa 2 Pemuda di Kapuas Hulu, Perahu di Tepian Sungai Kapuas jadi Saksi Bisu

Baca: Polres Landak Laksanakan Doa Bersama Jelang Pelantikan Presiden

Berkesempatan membuka acara, dan dihadiri oleh Kepala kantor BPJS ketenagakerjaan Cabang Pontianak, plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Landak, Kepala Desa Banying, Seluruh Perangkat Desa Banying dan penerima kartu BPJS ketenagakerjaan.

Dalam Sambutannya Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa menyampaikan tujuan akhir dari pembangunan masyarakat adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

"Untuk mewujudkan tujuan tersebut tentunya memerlukan kerjasama dari semua pihak dengan saling bersinergi, menjalankan perannya masing-masing secara optimal, dengan demikian upaya yang dilakukan akan dapat berjalan dengan baik dan Tujuanya akan dapat tercapai," ujar Karolin dalam sambutan yang dibacakan Staf ahli Bupati Landak.

Bupati Landak juga menjelaskan setiap aktivitas manusia tidak akan terlepas dari risiko, dan Resiko ini merupakan peristiwa yang terjadi diluar dugaan, diluar kehendak dan kemampuan manusia yang berpotensi menimbulkan kerugian.

"Sebagai salah satu upaya untuk menjamin ketenagaan dalam bekerja, maka pemerintah melalui BPJS ketenagakerjaan mengucurkan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan kewajiban pemberi kerja dan hak para pekerja," ungkapnya.

Lebih lanjut Karolin memaparkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu.

Halaman
12
Penulis: Alfon Pardosi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved