FGD Manfaat Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Desa Mandiri, Kapolda : Kalbar Zero Hotspot

Hadir sebagai nara sumber Kapolda Kalbar, Gubernur Kalbar, Sahli Ideologi dan Politik Kodam XII Tanjungpura, Rahmatullah Rizieq...

Penulis: Destriadi Yunas Jumasani | Editor: Tri Pandito Wibowo
TRIBUNPONTIANAK/Destriadi Yunas Yumasani
Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono memaparkan materi Focus Group Discusion ( FGD ) Peran Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Provinsi Kalbar oleh Universitas Panca Bhakti Pontianak, di Hotel Ibis, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (16/10/2019). TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI 

FGD Manfaat Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Desa Mandiri, Kapolda : Kalbar Zeo Hotspot 

PONTIANAKKegiatan Fokus Group Discussion (FGD) yang mengusung tema Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Provinsi Kalbar dihadiri segenap unsur Civitas Akademika Universitas Panca Bakti (UPB) Pontianak, Rektor, Dosen dan para Mahasiswa.

Hadir sebagai nara sumber Kapolda Kalbar, Gubernur Kalbar, Sahli Ideologi dan Politik Kodam XII Tanjungpura, Guru Besar UPB Prof. Dr. Ir. Rahmatullah Rizieq, Msi serta menghadirkan Dr Saffilianty Anggiani MM Mba motivator nasional dari fakultas ekonomi dan bisnis universitas Trisakti, Rabu (16/10/2019).

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH menyambut baik kegiatan FGD ini yang merupakan program maintenance partnership untuk percepatan membangun Desa Mandiri Berbasis IT di Provinsi Kalbar dalam meningkatkan dan memelihara Kamtibmas sehingga unsur pemerintah, civitas akademika dan unsur masyarakat memiliki cara pandang, semangat dan wawasan yang sama dalam memberdayakan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan, terhadap berbagai hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Barat,” katanya.

Baca: FGD Manfaat Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Provinsi Kalbar

Selain itu, Kapolda menjelaskan sampai saat ini situasi Kalbar sangat kondusif.

Bencana Karhutla sudah tuntas ditangani bersama.

“Kalbar sudah Zero hotspot, Satgas Karhuta telah bersinergis dengan baik. Satgas doa meminta pertolongan yang diatas dan sejak 21 September sampai sekarang Kalbar diguyur curah hujan yang sangat tinggi. Tiga minggu sebelumnya Kalbar termasuk penyumbang hotspot yang lumayan banyak, namun berkat kerjakeras, kerjasama dan sinergitas semuan komponen serta doa, semua bisa diatasi,” ujarnya.

Kapolda menjelaskan kabut asap mengandung partikel racun Karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

Sebanyak 99 persen Karhutla karena dibakar dan memang dibakar, sehingga langkah penegakkan hukum dilakukan oleh kepolisian.

“Karhutla lebih berbahaya dari Narkoba, kita tau Narkoba sangat berbahaya namun kalau yang dipengaruhi tidak mau maka selesai. Akan tetapi kalau Karhutla, mau tidak mau, suka tidak suka tetap terisap sampai masuk kerumah rumah. Berbagai langkah kita lakukan agar tahun depan 2020 Kalbar harus bebas dari Karhutla, saat ini 99 kasus karhutla kita tangani, 64 dalam proses penyidikan sisanya penyelidikan dan 34 kasus merupakan korporasi,” tuturnya.

Kalimantan Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah, kaya akan sumberdaya alam dan Destinasi wisata tercatat ada 320 destinasi alam yang masih natural, 34 diantaranya sering dikunjungi wisatawa domestik dan wisatawan manca negara dengan jumlah penduduk 5,3 juta lebih, ini merupakan kekuatan Kalbar.

“Pemerintah pusat sesuai nawacita ke-3 membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan gubernur kalbar memiliki kebijakan pembangunan dari desa dengan membangun desa mandiri. Dalam hal ini kepolisian mengiringinya di sektor keamanan,” katanya.

Baca: FOTO: UPB Gelar FGD Peran Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Kalbar

Kapolda menegaskan pemerintah melakukan peningkatan pendanaan di desa karena kini desa tidak lagi menjadi obyek pembangunan melainkan sebagai subjek pembangunan.

Desa mandiri sejatinya adalah desa yang mampu mensejahtrakan diri dan sesamanya dengan bertumpu pada ekonomi, sosial dan ekologi. Ada 52 indikator indeks desa mandiri yang terbagi dalam 3 dimensi, yaitu dimensi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan.

“Untuk mewujudkan desa mandiri perlu upaya dan kemauan yang serius dari seluruh pihak melalui kerjasama yang baik dan sinergi dari setiap stakeholders dalam menyatukan visi, misi, persepsi, dan interpretasi menuju desa yang mandiri, termasuk pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi karena hal ini salah satu faktor yang bisa dikatakan sangat mendukung percepatan terwujudnya desa mandiri,” jelasnya.

Polda kalbar mendukung terwujudnya desa mandiri melalui implementasi Pemolisian masyarakat dengan memperhatikan karakteristrik kerawanan daerah provinsi kalimantan barat yang di dominasi oleh wilayah perbatasan, wilayah perairan, dan wilayah pedalaman.

“Maka Polda Kalbar melaksanakan program Polda Kalbar berkibar (berkinerja dengan benar) dengan concern: transnational crime dan environmental crime, dengan prioritas penanganan kejahatan lintas perbatasan, narkoba dan kejahatan lingkungan hidup sebagai extra ordinary crimes; partnership maintenance, yang bertujuan untuk memelihara hubungan dengan masyarakat dan stakeholder di wilayah hukum kalbar, dan public service, yakni akselerasi pelayanan publik melalui penilaian masyarakat terhadap program polda kalbar berkibar,” paparnya.

Penerapan partnership maintenance tergelar mulai dari tingkat polda sampai bhabinkamtibmas di seluruh wilayah pedesaan dengan metode membangun sebuah sinergitas kemitraan mengedepankan pola proaktif - preventif sebagai upaya terdepan dalam penyelesaian permasalahan sosial dengan cara mengidentifikasikan hal-hal yang bisa menimbulkan masalah dan menanganinya sebelum hal tersebut menimbulkan masalah.

“Polri sebagai problem solver guna menciptakan Kamtibmas yang kondusif bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang ideal bagi upaya-upaya penciptaan dan pemeliharaan Kamtibmas yang memiliki daya tangkal, daya cegah, dan daya penanggulangan terhadap setiap ancaman dan gangguan Kamtibmas guna mewujudkan masyarakat patuh dan sadar hukum yang tinggi, serta masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi untuk membantu dan bersama-sama menciptakan dan memelihara Kamtibmas,” harapnya.

Perkembangan dan dinamika masyarakat saat ini sangat dipengaruhi isu – isu berkembanganya teknologi dan komunikasi sampai ke pelosok pedesaan, informasi dan keterbukaan publik membawa perubahan kehidupan sosial bermasyarakat, yang tentunya dapat menimbulkan kerawanan kamtibmas, selain dampak positif juga dapat membawa dampak yang negatif, sebagai contoh, penyebaran hoaks maupun hate speech.

“Kami mengingatkan, akan ada dua kerugian kalau kita salah mengelola informasi, pertama Quota data akan tersedot sia sia dan kedua timbul masalah hukum kalau yang di share mengandung ujaran kebencian dan pihak yang dirugikan melapor sebagaimana diatur dalam UU ITE diancam hukuman 6 tahun penjara,” jelasnya.

Untuk mendukung program desa mandiri, Polda Kalbar juga telah membentuk Satgas desa mandiri guna percepatan peningkatan status desa menjadi desa yang mandiri.

“Satgas desa mandiri mencakup tiga aspek tugas antara lain, aspek pengungkit (dimensi ketahanan sosial bidang keamanan), aspek penyelaras (dimensi ketahanan lingkungan), dan aspek pelengkap dalam program desa mandiri, satgas desa ikut mendorong kinerja instansi dinas terkait yang membidangi terhadap variabel-variabel menuju desa mandiri,” tuturnya.

Baca: Hadiri FGD, Aswandi: Berdasarkan Penelitian Bara Konflik Antar Etnis Masih Ada di Kalbar

Terdata jumlah bhabinkamtibmas jajaran Polda Kalbar sebanyak 897 personel yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat dengan rincian, 546 Bhabin di desa binaan, 249 Bhabin di desa sentuhan, 102 Bhabin di desa pantauan.

Kapolda juga memaparkan pemanfaatan perkembangan teknologi dalam mendukung terwujudnya desa mandiri, antara lain dalam bentuk percepatan pelayanan publik dimana saat ini masyarakat dapat merasakan kemudahan untuk membuat SIM atau SKCK dengan fasilitas SIM/SKCK keliling yang terintegrasi secara online.

Kapolda menegaskan media sosial dimanfaatkan untuk memberikan himbauan dan edukasi kepada warga sehingga lebih efektif dan efisien. Dari 2.031 desa di Kalimantan Barat, 87 diantaranya merupakan desa mandiri (4,3%), 188 desa maju, 767 desa berkembang, 781 desa tertinggal, dan 208 desa sangat tertinggal.

"Data menyebutkan di Indonesia terdapat 74.954 desa dengan desa yang tergolong desa mandiri sebanyak 834 desa, dan 87 diantaranya terdapat di Kalbar (10,5%),” pungkasnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved