Irwan: Pemkot Singkawang Komitmen Anti KKN

Ini menjadi komitmen kita semua bagaimana tidak terjadi praktek KKN di dalam penyelenggaraan pemerintah

Irwan: Pemkot Singkawang Komitmen Anti KKN
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHOINO KRISTO SEBASTIANUS MELANO
Penyerahan cinderamata dalam kegiatan┬áSosialisasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Melalui e Planing dan e Budgeting terintegrasi dengan mewujudkan transparan dan penganggaran lingkungan Pemkot Singkawang guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Hotel Swiss Bell Singkawang, Senin (14/10/2019). 

Irwan: Pemkot Singkawang Komitmen Anti KKN

SINGKAWANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang berkomitmen untuk tidak terjadi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan akan menggunakan kemajuan teknologi informasi dalam integrasi pemerintahan.

“Penyelenggaraan pemerintahan harus bisa menjamin berjalan dengan baik bersih, kedatangan Tim Korsupgah KPK di harapkan bisa membuka wawasan kita agar bisa bekerja lebih baik," kata Wakil Wali Kota Singkawang, Irwan saat kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Melalui e Planing dan e Budgeting terintegrasi dengan mewujudkan transparan dan penganggaran lingkungan Pemkot Singkawang guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Hotel Swiss Bell Singkawang, Senin (14/10/2019).

Menurut Irwan dengan adanya e planing dan e budgeting, untuk mempermudah proses perencanaan dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi agar terintegrasi secara baik.

Baca: Tahun 2019 Lima Desa Mandiri, Ini Harapan DPRD Sanggau

Baca: VIDEO: Suasana Danrem 121/Abw Sambut Kedatangan Sembilan WNI di PLBN Entikong

“Ini menjadi komitmen kita semua bagaimana tidak terjadi praktek KKN  di dalam penyelenggaraan pemerintah,” tutur Irwan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang, Sumastro memastikan siklus perencanaan dan penganggaran berjalan tepat waktu.

"Seluruh proses dilalui dengan sebaik-baiknya, berawal dari tahapan Musrenbang kelurahan hingga kecamatan, hingga sampai ditingkat kota dan nasional,” ujarnya.

Menurutnya dalam siklus perencanaan dan penganggaran pihaknya sudah menggunakan sistem aplikasi e planing dan e budgeting, sehingga tentu akan berkualitas lebih baik serta sinkron dengan perencanaan seperti Renstra dan RPJMD serta tepat waktu. "Jadi lebih baik dan sinkron," tuturnya.

Sementara Koordinator Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah), Sugeng Basuki mengatakan bahwa ke depan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk DPRD akan terintegrasi dengan APBD melalui proses perencanaan e planing dan penganggaran yaitu e budgeting.

"Dan salah satu perannya adalah mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran," tuturnya.

Dengan sistem ini ke depan bisa lebih cepat diketahui bila terjadi hal-hal yang tidak baik.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved