Terkait NPHD, Ikhlas: Hanya Tahapan Yang Tertunda

Sebagaimana diketahui, pada Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019 lalu, di Sambas sedikitnya ada 1.700 TPS.

Terkait NPHD, Ikhlas: Hanya Tahapan Yang Tertunda
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/M WAWAN GUNAWAN
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sambas, Ikhlas ST, saat dijumpai, Rabu (7/8/2019). 

Terkait NPHD, Ikhlas: Hanya Tahapan Yang Tertunda

SAMBAS - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sambas, Ikhlas mengatakan jika masih belum ada kesepakatan dengan pihak pemerintah daerah tentang besaran anggaran yang tertuang di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Sambas 2020 mendatang.

Ikhlas menuturkan, maka pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan turun langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Bawaslu akan menunda tandatangan NPHD dan melaporkan ke Bawaslu RI serta ke Mendagri, melalui Dirjen Bina Keuda," ungkap Ikhlas, Kamis (10/10/2019).

Baca: Nekat Gantung Diri, Ini Dugaan Kuat Motifnya Menurut Polisi

Baca: FOPI Pontianak Gencarkan Sosialisasi ke Sekolah, Ini Tujuannya

"Terkait anggaran pilkada 2020 jika macet Mendagri turun tangan," beber Ikhlas.

Namun demikian, Ikhlas menegaskan, jika proses pilkada 2020 akan tetap berjalan.

Tegas, ia mengatakan tidak ada penundaan pelaksanaan pemilu serentak. Hanya saja ada tahapan-tahapan yang tertunda.

"Bukan penundaan, tetapi tahapan pilkada yang tertunda," katanya.

Sementara itu, terkait dengan keperluan dari Bawaslu. Ia katakan salah satu yang di perlukan Bawaslu adalah pembiayaan untuk Pengawas TPS.

Baca: PGK Kalbar Dorong Millenial Maju Pilkada Melawi Tahun 2020

Sebagaimana diketahui, pada Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019 lalu, di Sambas sedikitnya ada 1.700 TPS.

Itu artinya, akan ada sedikitnya 1.700 pengawas di masing-masing TPS. Dengan demikian, akan memerlukan biaya yang cukup besar.

Saat di konfirmasi, apakah bisa atau memungkinkan untuk di kurangi, petugas pengawas TPS. Ia tegaskan, sesuai aturan yang ada, wajib 1 TPS 1 pengawas.

"Pengawas TPS tugasnya di TPS, dan sudah diatur satu pengawas per TPS-nya," tutup Ikhlas.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved