Tanggapi Pernyataan Gubernur Kalbar, Dr Erdi: Pemerintah Daerah Mandul di Depan GAPKI

Data perusahaan yang tidak valid itu menunjukkan betapa sulitnya “mengatur” perusahaan hebat itu.

Tanggapi Pernyataan Gubernur Kalbar, Dr Erdi: Pemerintah Daerah Mandul di Depan GAPKI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Pengamat politik dari FISIP Untan, Dr Erdi, M.Si 

Tanggapi Pernyataan Gubernur Kalbar, Dr Erdi: Pemerintah Daerah Mandul di Depan GAPKI

PONTIANAK - Pengamat Politik FISIP Untan, Dr Erdi, menanggapi terkait pernyataan Gubernur Kalbar, H Sutarmidji yang mengatakan bahwa ada sekitar 350 perusahaan perkebunan kepala sawit yang adi di Kalbar.

Namun hanya sekitar 59 perusahaan saja yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Ia mengatakan sudah lama tahu tentang hal itu. Malah ada juga yang menyodorkan data kepada dirinya yang menunjukan bahwa seluruh perusahaan kelapa sawit yang ada di Kalbar ini bukan 350, tetapi ada 445 perusahaan dan hanya 59 saja yang masuk ke dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Data perusahaan yang tidak valid itu menunjukkan betapa sulitnya “mengatur” perusahaan hebat itu.

Baca: Terkait Perusahaan Yang Belum Tergabung di GAPKI Kalbar, Ini Komontar Mukhlis Bentara

Baca: Gapki Kalbar Peduli Kondisi Udara Sebar 20 Ribu Masker untuk Pengendara di Pontianak

" Mengapa itu terjadi? Mereka hanya tunduk kepada pemerintah pusat dan tidak menganggap pemerintah daerah itu ada. Mereka tahu, pusat pasti akan mendesak daerah ketika mereka menemukan hambatan di daerah ," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Selasa (8/10/2019).

Umumnya, perusahaan besar yang merupakan sebuah korporasi tidak akan mau menjadi anggota GAPKI. Karena Posisi GAPKI dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang dapat mendekte mereka dalam kemitraan.

Meskpipun posisi GAPKI demikian, mereka tetap saja kuat, apakan lagi ketika seluruh perusahaan sawit itu tergabung dalam assosiasi GAPKI, tentu mereka akan sangat kuat.

"GAPKI itu sudah lama tidak mau tunduk kepada pemerintah provinsi, meskipun Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat," ujarnya.

Oleh karena itu, posisi tawar pemerintah provinsi di mata GAPKI “bagaikan seekor kutu atau tungau di badan gajah”.

Halaman
123
Penulis: Anggita Putri
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved