Sutarmidji Sebut 180 Desa Tak Mungkin Teraliri Listrik PLN

Sutarmidji Sebut 180 Desa Tak Mungkin Teraliri Listrik PLN

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menghadiri pembukaan musyawarah daerah (Musda) Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Kalbar ke XI.

Musda AKLI dilangsungkan di Hotel Golden Tulip Pontianak dan pada kesempatan itu, Midji menjabarkan kondisi kelistrikan Kalbar secara utuh saat ini. Midji menggaharapkan Musda kali ini dapat merumuskan program-program yang mendukung pemerintahan dalam membangun dan menyediakan listrik untuk Kalbar secara umumnya.

Ketersambungan listrik pada desa-desa juga mendorong program desa mandiri yang dicita-citakan Sutarmidji. Ia menegaskan saat ini 400an desa, dari 2031 desa yang ada di Kalbar belum teraliri listrik.

"Tidak banyak lagi desa yang tidak teraliri, kalau proyek tahun ini dilaksanakan tuntas sekitar 60an desa maka tinggal 300an desa lagi yang harus dikejar,"ucap Sutarmidji saat diwawancarai pada acara pembukaan Musda AKLI, Rabu (9/10/2019).

Baca: Warga Trans Semanai Belum Nikmati Listrik PLN, Yekti: Dua Tahun Pakai Pelita

Baca: BREAKING NEWS - Seorang Pekerja Tower Asal Parindu Tewas Tersengat Listrik di Sekadau

Baca: Warga Tebang Kacang Keluhkan Listrik Sering Padam

Kemudian pada tahun 2020, Pemprov Kalbar mendorong sekitar 40 desa yang akan masuk aliran listrik. Sehingga saat ia selesai menjabat nanti, semua desa dapat menikmati aliran listrik.

"Namun tidak semua desa ini dapat teraliri listrik oleh PLN. Pasalnya ada 180an desa tidak mungkin, sebab kondisi demografinya ada bukit-bukit, lembah dan sebagainya sehingga tidak mungkin dilayani secara konvensional oleh PLN," tambahnya.

Untuk pemenuhan kebutuhan listrik pada desa-desa yang tidak mungkin dilayani PLN secara konvensional tersebut, Midji menegaskan harus menggunakan solar sel, ini yang akan ia giatkan kedepan.

Kemudian untuk sambungan pada rumah masyarakat, ia menjelaskan tahun ini sektor pertambangan mengeluarkan CSR 8600 pemasangan listrik gratis bagi warga di Kalbar.

"Saya minta semuanya harus terserap, kita kemaren juga menganggarkan 2000 sambungan dan kita jadikan cadangan dulu biarkan serap pemasangan dari CSR pertambangan itu," tegasnya.

Untuk penyediaan listrik pada masyarakat, tentunya PLN harus mampu menyediakan dayanya. Midji berharap kedepan Kalbar mandiri dalam sisi ketersediaan energi.

Saat ini, Kalbar ditegaskannya tidak mandiri dan tidak berdaulat atas energi, pasalnya PLN masih melakukan impor dari Malaysia untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan industri yang ada. "Kalbar belum mandiri secara energi, masih impor dari Malaysia," ucap Midji.

Namun ada hal yang harus dugenahkan PLN karena data yng disuguhkan selalu berbeda, Midji menegaskan terkadang dibilang 200 sebentar lagi 270 Mega Watt. Sehingga ia meminta PLN untuk memastikan berapa energi yang dibeli dari Malaysia dan berapa energi dari pembangkit listrik yang ada di Kalimantan Barat.

"Kita harus upayakan kedepan tidak tergantung lagi listrik dari Malaysia. Karena harganya sama, impor juga sekitar dari Rp1050 per KWH. Kalau dijual untuk industri masih lumayan murah," tambahnya.

Penyediaan energi di Kalbar kedepannya juga direncanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Saat ini sudah masuk dalam kajian bahkan Peprov Kalbar mendukung pengembangan pembangunan PLTN tersebut.