Bantu Atasi Persoalan Kelistrikan Kalbar, Gubernur Minta Peran Serta AKLI

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Anggita Putri/Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengharapkan peran Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) untuk mampu membantu menyelesaikan permasalahan kelistrikan yang terjadi di Kalbar.

Hal ini disampaikan gubernur saat menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) AKLI Kalbar ke 11 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu (9/10/2019).

Pada kesempatan itu, Midji menjabarkan kondisi kelistrikan Kalbar secara utuh saat ini. Midji menggaharapkan Musda AKLI kali ini dapat merumuskan program-program yang mendukung pemerintahan dalam membangun dan mengatasi persoalan listrik secara umum.

Menurut Midji, ketersambungan listrik pada desa-desa juga mendorong program Desa Mandiri yang dicita-citakan. Namun saat ini, kata dia, masih ada sekitar 400an desa, dari 2.031 desa yang ada di Kalbar yang belum teraliri listrik.

"Tak banyak lagi desa yang tidak teraliri listrik, kalau proyek tahun ini dilaksanakan tuntas sekitar 60an desa, maka tinggal 300-an desa lagi yang harus dikejar," ucap Sutarmidji dalam sambutannya.

Selanjutnya pada tahun 2020, Pemprov Kalbar mendorong sekitar 40 desa yang akan masuk aliran listrik. Midji berharap, selesai ia menjabat Gubenrnur Kalbar nanti, semua desa dapat menikmati aliran listrik.

"Namun tidak semua desa ini dapat teraliri jaringan listrik PLN. Pasalnya ada 180an desa yang kondisi demografinya di bukit-bukit, lembah , dan sebagainya. Sehingga tidak mungkin dilayani secara konvensional oleh PLN," tuturnya.

Baca: Baksos HUT Ke 74 TNI, Penyuluhan BKKBN hingga Pasang Implan Gratis

Baca: Rosalina Ajak Kurangi Sampah Plastik, Khawatir Dimakan Ikan-ikan Kecil

Untuk pemenuhan kebutuhan listrik pada desa-desa yang tidak mungkin dilayani PLN secara konvensional tersebut, Midji menegaskan harus menggunakan solar sel, ini yang akan ia giatkan ke depan. Kemudian untuk sambungan pada rumah masyarakat, ia menjelaskan tahun ini sektor pertambangan mengeluarkan CSR 8.600 pemasangan listrik gratis bagi warga di Kalbar.

"Saya minta semuanya harus terserap. Kita kemarin juga menganggarkan 2.000 sambungan dan kita jadikan cadangan dulu. Biarkan serap pemasangan dari CSR pertambangan itu," tegasnya.

Untuk penyediaan listrik pada masyarakat, tentunya PLN harus mampu menyediakan dayanya. Midji berharap kedepan Kalbar mandiri dalam sisi ketersediaan energi.

Saat ini, Kalbar ditegaskannya tidak mandiri dan tidak berdaulat atas energi, pasalnya PLN masih melakukan impor dari Malaysia untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan industri yang ada. "Kalbar belum mandiri secara energi, masih impor dari Malaysia," ucap Midji.

Menurut Midji ada hal yang harus digenahkan PLN, karena data yang disuguhkan selalu berbeda. “Terkadang dibilang 200 sebentar lagi 270 Mega Watt,” tukasnya. Sehingga ia meminta PLN untuk memastikan berapa energi yang dibeli dari Malaysia dan berapa energi dari pembangkit listrik yang ada di Kalimantan Barat.

"Kita harus upayakan kedepan tidak tergantung lagi listrik dari Malaysia. Karena harganya sama, impor juga sekitar dari Rp1050 per KWH. Kalau dijual untuk industri masih lumayan murah," tambahnya.

Penyediaan energi di Kalbar kedepannya juga direncanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Saat ini sudah masuk dalam kajian bahkan Peprov Kalbar mendukung pengembangan pembangunan PLTN tersebut.

“Dengan pembangunan PLTN, Kalbar bisa mandiri energi, setelah mandiri energi Kalbar akan mampu bersaing dengan daerah lainnya,” tandas Midji.

Energi Nuklir

Ketua Umum DPD AKLI Kalbar periode 2014-2019, Ichsanudin menjelaskan tema Musda ke 11 sangat selaras apa yang diimnginkan Gubernur Kalbar. Yakni ‘Dengan Integritas, Dedikasi, dan Profesionalisme, AKLI Siap Membangun Kelistrikan Kalbar’.

Untuk ‘Energi Nuklir Kalbar’ saat ini, kata dia masih dalam tahap penelitian dan belum sampai pada implementasi . "Peran AKLI di sana belum kelihatan. Apalagi ini teknologi khusus, mungkin nanti ada dari stakeholder yang bisa mengerjakannya. Bila hal it terwujud, nanti AKLI siap dalam distribusinya,” kata Ichsanudin.

Ia menjelaksan, AKLI adalah lembaga yang pasti mensupport program pemerintah, PLN, dan sebagainya. Namun ia mengatakan kadang AKLI masih menerima data sepihak seperti data pasang baru listrik murah dari bantuan listrik.

Sejauh ini ia mengatakan rilis dari DPP induk di pusat ada program yang masih dalam perencanaan, juga ada komitmen dari guhernur dan PLN yang sudah mengerucut.

"PLN menyepakati ada 8.600 pelanggan dan kami juga ikut terlibat bahkan ikut membantu pembiayaan listrik di masyarakat untuk pemasangan listrik gratis," ujarnya.

Ia mengatakan sejauh ini AKLI tidak hanya mengerjakan tapi juga membantu.

"Kesepakatan kami karena situasi ekonomi yang masih kurang kondusif kami ada terlibat di bantuan dan minimal ada 50 pelanggan dibiayai dan digratiskan untuk seluruhnya ," ujarnya.

Terkait PLTN Kalbar, AKLI saat ini kata dia sudah mempersiapannya dari sisi distribusi. Karena kalau untuk pembangkit teknologi, tidak semua lembaga memahaminya .

"Kesiapan kami untuk distribusi dan transmisinya," ucapnya.

Ia berharap dengan Musda ini menjadi sarana organisasi untuk membangun kerjasama kedepan dan juga merumuskan program organisasi bagaimana anggota AKLI lebih berdaya dari yang sekarang. "Pada Musda ini nanti akan dirumuskan program kedepannya apa yang akan dilakukan pengurus untuk membangkitkan anggota AKLI," ujarnya

Ia mengatakan saat ini yang mendaftar mengikuti Musda AKLI ada 120 anggota, namun ada regulasi yang membebani mereka sehingga tidak punya daya.

Ia mengatakan menjadi anggota AKLI yang harus dilengkapi adalah harus punya PJT yang ada dua model yang pertama dikeluarkan oleh LPJKl atau yang dikeluarkan dari Kementrian SDM

"Anggota AKLI satu perusahaan bukan perorangan kalau perusahaan tidak lengkap perizinannya tidak mungkin jadi anggota AKLI," ujarnya. Kali ini anggota AKLI Kalbar yang aktif dan ikut Musda berjumlah 59 orang dari 120 yang tersebar di seluruh Kalbar.

Import Malaysia

Senior Manager Niaga dan PP PT PLN (Persero) UIW Kalbar, Samuji menanggapi terkait infrastuktur listrik yang ada di Kalbar. Ia mengatakan jika tidak terjangkau pemasangan listrik dengan sistem jalur Khatulistiwa, maka akan membangun sesuai dengan permintaan masyarakat.

Terkait Kalbar masih impor listrik dari Malaysia, sebelumnya ia katakan semua ini sudah menjadi pertimbangan manajemen.

"Kalau mau pakai solar import juga lebih mahal dari Singapura, tapi kalau menggunakan energi baru dan terbarukan dari PLTA lebih murah. Kita tidak selamanya import ke Malaysia ketika pembangkit kita sudah siap dan target penyelesaiannya akan di kaji ulang ," ujarnya.

Ia mengataian sistem kelistrikan di Kalbar mengalami surplus daya 116 Mega Watt (MW) yang juga hasil import dari Malaysia. Sedangkan daya mampu di Kalbar 469 Mega watt, beban puncaknya 353 mega watt , dan cadangan 116 megawatt.

"Sebenarnya untuk cadangan normal 30 persen tapi kita punya 47 persen dan masih surplus. Jadi investor mau datang kita siap ," ujarnya.

Selain itu untuk pelayanan pengguna listrik di daerah perbatasan tentu terus diutamakan dan diberikan kemudahan dan lebih cepat sesuai permen daerah 3T semua masyarakat yang mau menyambung listrik akan mendapatkan diskon 50 persen.