Bawaslu dan TAPD Sambas Belum Temukan Kesepakatan

Karena anggaran yang di alokasikan untuk Bawaslu di nilai tidak mencukupi tahapan pengawasan.

Bawaslu dan TAPD Sambas Belum Temukan Kesepakatan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/M WAWAN GUNAWAN
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sambas, Ikhlas ST, saat dijumpai, Rabu (7/8/2019). 

Bawaslu dan TAPD Sambas Belum Temukan Kesepakatan

SAMBAS- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sambas, Ikhlas mengatakan sampai saat ini Bawaslu Sambas belum menemukan kesepakatan terkait besaran jumlah anggaran untuk pengawasan Pilkada Sambas 2020 mendatang.

Ia menjelaskan, jika Bawaslu belum menyepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Sambas, karena anggaran yang di alokasikan untuk Bawaslu di nilai tidak mencukupi tahapan pengawasan.

"Anggaran yang dialokasikan Pemda belum mencukupi kebutuhan pembiayaan pengawasan tahapan," ujarnya, Selasa (8/10/2019) saat di hubungi Tribun.

Ia mengungkapkan, jika item-item yang di susun untuk Pilkada Sambas adalah sudah sesuai dengan SK Bawaslu RI terkait dengan standar pendanaan kegiatan.

Baca: KPU Sambas Kembali Batal Tandatangani NPHD

Baca: Pemda Sambas, Melawi dan Bengkayang Diminta Segera Tandatangani NPHD

"Item sudah ditetapkan secara nasional berdasarkan SK Bawaslu RI No 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati, serta walikota," jelasnya.

Ikhlas menuturkan, jika pilkada mendatang adalah salah satu rencana strategis nasional. Oleh karenanya, itu harus di sukseskan.

"Salah satu rencana strategis nasional adalah berupa Pilkada Kabupaten Sambas harus terlaksana tahun 2020," tegasnya.

Ikhlas menuturkan, jika total anggaran yang diperlukan oleh Bawaslu Sambas setelah di rasionalisasikan adalah kurang lebih 18 Miliar lebih.

"Hasil Rasionalisasi bersama TAPD 14 Miliar lebih. Sedangkan pembiayaan untuk kegiatan kurang lebih 4 Miliar itu belum dibahas bersama. Karenanya, Untuk yang belum dibahas Bawaslu akan mengusulkan kembali pembahasan agar terjadi kesepakatan sebelum batas akhir tandatangan NPHD yang di targetkan Mendagri terakhir 14 Oktober 2019," tuturnya.

Halaman
12
Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved