La Nyalla Pimpin DPD RI, ICW Sebut Sebagai Bukti Politik Transaksional
... transaksi politik itu berlangsung antara nggota DPD, salah satunya dengan adanya pembagian wilayah untuk masing-masing pimpinan.
lihat foto
La Nyalla Pimpin DPD RI, ICW Sebut Sebagai Bukti Politik Transaksional
JAKARTA- DPD RI telah menyelesaikan proses pemilihan ketua Periode 2019-2024.
Pemilihan dilakukan dengan mekanisme voting dan menghasilkan La Nyalla Mahmud Mattaliti sebagai Ketua DPD terpilih.
"Berdasarkan voting, yang tertinggi dengan persetujuan sidang paripurna yaitu Ketua La Nyalla Mattalitti, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Mahyudin, Wakil Ketua III Sultan Bachtiar," kata pimpinan sidang Sabam Sirait, Rabu (2/10) dinihari.
Sebelumnya pemilihan ketua DPD melalui voting disepakati oleh empat pimpinan wilayah yang sudah terpilih yakni Sultan Bachtiar dari wilayah Barat 1, La Nyalla Mahmud Mattaliti dari wilayah Barat II, Mahyudin dari Wilayah Timur 1, dan kemudian Nono Sampono dari Wilayah Timur II.
Baca: Anggota DPD RI Asal Kalbar Komit Perjuangkan Aspirasi Masyarakat
Baca: Midji Minta Dewan Perjuangkan Kalbar, Anggota DPR-DPD Siap Kolaborasi
Baca: Sekitar 53 Persen Anggota DPR dan DPD Bolos Sidang Paripurna MPR, Pengamat Sarankan Sanksi Ini
Bachtiar mengatakan bahwa mekanisme voting diambil agar tidak ada kesalahpahaman di antara anggota DPD.
"Hasil rembukan terakhirnya, supaya tak ada salah sangka, supaya tak ada pikiran yang aneh-aneh, ya sudah kita kembalikan ke sahabat-sahabat semua," katanya.
Dari 134 anggota DPD yang hadir hanya 1 yang menyatakan abstain. "Terimakasih ya," kata La Nyalla singkat.
Sementara itu, Nono Sampono mengaku legowo dengan hasil voting tersebut.
"Ya inilah demokrasi, pilihan terbaik, selamat buat pak La Nyalla, " pungkas Nono.
Usai pemilihan, pimpinan sidang paripurna DPD kemudian menskors rapat, untuk kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah pimpinan DPD terpilih oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.
La Nyalla usai pengambilan sumpah mengaku punya lima program kerja.
Satu diantara program kerja tersebut adalah soal rumah tinggal di Jakarta untuk anggota DPD periode 2019-2024.
Untuk merealisaskkan hal ini, La Nyalla berjanji bakal berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Banyak anggota DPD di daerah yang tidak memiliki rumah di Jakarta. Saya akan berbicara ke Menteri Keuangan agar ada pertimbangan kembali," kata La Nyalla.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai terpilihnya La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019-2024 merupakan bukti bentuk adanya politik transaksional.
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, transaksi politik itu berlangsung antara nggota DPD, salah satunya dengan adanya pembagian wilayah untuk masing-masing pimpinan.
Menurut Donal, politik transaksi itu tidak berarti bahwa terdapat politik uang melainkan dapat berbentuk pembagi-bagian jabatan salah satunya untuk kursi Wakil Ketua MPR dari perwakilan DP Donal melanjutkan, terpilihnya La Nyalla sebagai Ketua DPD dapat menimbulkan keriuhan baru.
Hal itu didasarkan pada sejumlah pernyataan yang dilontarkan La Nyalla terkait penyamarataan DPD dengan DPR.
Sementara itu jika DPR RI dan DPD RI sudah memilih ketua dan para wakil, tak begitu dengan MPR.
Namun, teka-teki siapa yang akan menjabat Ketua MPR Periode 2019-2024 perlahan mulai terkuak.
Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dipastikan maju dalam bursa Ketua MPR.
Kedua politikus ini pun mulai bergerilya agar dipilih menjadi orang nomor satu di MPR mengingat pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat.
Namun, apabila mufakat tak tercapai, voting pun akan dilakukan.
Ahmad Muzani menyatakan dukungan teman-teman fraksi partai Gerindra yang membuatnya yakin maju di bursa pemilihan Ketua MPR.
Menurutnya, tradisi Ketua MPR berasal dari partai penyeimbang akan lebih baik dibanding jika dijabat dari partai pendukung pemerintah.
Sedangkan Bamsoet dikabarkan telah melakukan lobi politik untuk memuluskan jalannya menuju kursi Ketua MPR.
Anggota MPR fraksi Gerindra Andre Rosiade menyebut Bamsoet dan partai Golkar sudah mengundang seluruh pimpinan fraksi makan siang.
Gerilya yang dilakukan Bamsoet tak membuat Gerindra gentar.
Andre mengatakan, partai pimpinan Prabowo Subianto ini telah melakukan lobi-lobi lintas fraksi.
Termasuk dengan partai pendukung pemerintah dan fraksi DPD yang ada di MPR.
"Kita komunikasi dengan seluruh fraksi yang ada karena nanti kan pimpinan kan one man one vote, jadi kita komunikasi dengan seluruh fraksi yang ada, dari parpol maupun DPD," tuturnya.
Kabar mengenai lobi-lobi makan siang juga dibenarkan Ketua Fraksi Golkar MPR Zainudin Amali.
Zainudin menjelaskan pertemuan yang dibarengi makan siang tersebut hanya untuk menyamakan persepsi mengenai siapa yang akan menjabat Ketua MPR.
Politikus PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan dukungan partainya terkait Ketua MPR belum diputuskan.
Bamsoet dan Muzani kata Trimedya merupakan dua sosok yang memiliki kemampuan untuk memangku jabatan Ketua MPR mendatang.
Namun, Trimedya menyampaikan, dukungan PDI Perjuangan terkait sosok yang akan duduk di kursi Ketua MPR akan diputuskan oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan.
"Kalau Golkar masuk di dalam koalisi. Kalau Gerindra ada hubungan khusus dengan Prabowo, bukan sekadar nasi goreng tapi pernah jadi wakil presidennya ibu. Nah mana yang paling bagus tujuannya, yang mana biar negara ini harmonis. Saya rasa tujuannya ke sana," ucap dia.
Partai Amanat Nasional (PAN) juga belum menentukan sikap soal dukungan untuk posisi Ketua MPR periode 2019-2024.
Sejauh ini, nama yang baru muncul yakni Bambang Soesatyo dari Partai Golkar, dan Ahmad Muzani dari Gerindra.
"Kami masih melakukan pembahasan internal, bersama Pak Zulhas. Nanti kami menunggu arahan beliau, kami sudah memahami kurang lebih bagaimana dinamika di bawah, tapi dari semua kandidat memang semuanya yang terbaik," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno.
Yang jelas dia tegaskan, Ketua MPR harus figur yang mampu menyatukan bangsa dan negara.
"Siapapun ketua MPR mesti figur yang mampu menyatukan bangsa. Ketua MPR harus ada di tengah mesti menyatukan," ucapnya. (tribun network/oni/dho/fik/mam/den/mal/wly)
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
