Bupati Sebut Anggaran Telah Sesuai Dengan Kesepakatan

Bupati Ketapang, Martin Rantan menyebutkan penandatanganan NPHD Pilkada 2020

Bupati Sebut Anggaran Telah Sesuai Dengan Kesepakatan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/M WAWAN GUNAWAN
Bupati Ketapang, Martin Rantan saat memberikan ucapan hari jadi Tribun Pontianak yang Ke-11 

Bupati Sebut Anggaran Telah Sesuai Dengan Kesepakatan

KETAPANG - Bupati Ketapang, Martin Rantan menyebutkan penandatanganan NPHD Pilkada 2020 merupakan pintu bagi KPU dan Bawaslu untuk menjalankan kewenangannya dalam rangka menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan Pilkada 2020 ke depan.

Dalam menentukan jumlah dana untuk dihibahkan dari Pemerintah Daerah kepada KPU dan Bawaslu, menurutnya sudah mencapai kesepakatan.

Sebagai tindaklanjut dari kesepakatan yang sudan disepakati oleh ketiga belah pihak melalui penandatanganan berita acara kesepakatan, maka selanjutnya dilakukan mekanisme hibah melalui penandatanganan NPHD Pilkada.

“Sebab itu saya imbau kepada jajaran Pemda, dalam penyusunan APBD 2020 juga harus dialokasikan untuk pengamanan, pengembangan kehidupan demokratis sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih dan penertiban APK," sebut Martin, Selasa (01/10/2019).

Baca: Tiga Kali Rasionalisasi Anggaran Pilkada, KPU Tolak Tandatangani NHPD

Baca: Pelajar SD Fillial Semanai Belajar Lesehan, Ismail Sebut Anggaran Terbatas

Baca: Polres Landak Peringkat 1 Terbaik se-Indonesia Dalam Penggunaan Anggaran Semester 1 2019

Ia mengatakan, hal demikian menjadi penting sebagai bentuk perhatian dan dukungan Pemda dalam mensukseskan Pilkada 2020. Sehingga setiap langkah dan tindakan harus senantiasa berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

"Saya minta seluruh OPD di lingkungan Pemkab memberikan dukungan kepada KPU dan Bawaslu. Sebab pada hakikatnya keberhasilan KPU dan Bawaslu juga merupakan keberhasilan Pemerintah dan masyarakat Ketapang," katanya.

Ia mengingatkan, dalam penyelenggara Pilkada, aparatur pemerintah harus bersikap netral. Tugas dan wewenang kita adalah menyukseskan Pilkada dengan tidak ikut andil dalam kapasitas untuk memberikan dukungan kepada pihak-pihak tertentu.

"Netralitas harus senantiasa dijaga dan dipegang teguh, karena merupakan modal yang sangat penting dalam mengawal penyelenggaraan Pilkada guna menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” pungkasnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved