Tiga Kali Rasionalisasi Anggaran Pilkada, KPU Tolak Tandatangani NHPD

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas, Sudarmi mengatakan pihaknya sudah tiga kali melakukan revisi atau rasionalisasi

Tiga Kali Rasionalisasi Anggaran Pilkada, KPU Tolak Tandatangani NHPD
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/M WAWAN GUNAWAN
Ketua KPU Kabupaten Sambas, Sudarmi pada kegiatan Evaluasi Fasilitasi Kampanye 2019, di Hotel Pantura Jaya, Kota Sambas, Rabu (7/8/2019). 

Tiga Kali Rasionalisasi Anggaran Pilkada, KPU Tolak Tandatangani NHPD

SAMBAS - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas, Sudarmi mengatakan pihaknya sudah tiga kali melakukan revisi atau rasionalisasi terhadap rancangan anggaran Pilkada Kabupaten Sambas.

Revisi itu dilakukan oleh internal KPU, dengan tujuan untuk menghemat anggaran. Setelahnya, maka harus di bahas dengan TPAD sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2019.

"Anggaran yang diajukan oleh KPU sudah dirasionalisasi secara intern sebanyak 3 kali, dengan tujuan efisiensi anggaran, terakhir dirasionalisasi bersama TPAD berdasarkan permendagri 54 tahun 2019 pasal 8 bahwa anggaran pilkada harus dibahas dan dicermati bersama sesuai kebutuhan antara TPAD dan KPU, menghasilkan angka 38.287.052.900 Miliar," ujarnya, Rabu (2/10/2019).

Sudarmi yang menyebutkan, jika pada 1 Oktober kemarin itu adalah batas terakhir penandatanganan NPHD.

Namun sampai dengan waktu yang telah di tentukan, Sudarmi mengatakan jika KPU belum mendapatkan kepastian terkait dengan NPHD tersebut.

Baca: Pelajar SD Fillial Semanai Belajar Lesehan, Ismail Sebut Anggaran Terbatas

Baca: Ali Nasrun Sebut Pelantikan Ketua DPRD Defitinitif Harus Dipercepat, Untuk Pembahasan Anggaran

Baca: Pelantikan Ketua DPRD Pontianak Definitif Dipercepat Terkait Pembahasan Anggaran 2020

"Seharusnya hari ini tgl 1 oktober 2019 batas akhir NPHD sesuai dengan PKPU 15 tahun 2019 dan Permendagri 54 tahun 2019. Namun sampai saat ini KPU belum mendapatkan kepastian waktu dan nilai NPHD," katanya.

"Atas permintaan TPAD kami harus memaparkan kembali anggaran yang sudah dirasionalisasi bersama tadi malam didepan DPRD," jelasnya.

Ia menegaskan jika kebutuhan yang diperlukan oleh KPU sudah tertuang di dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang sudah dirasionalisasi bersama dengan TAPD.

"Rasionalisasi tersebut dengan konsekuensi beberapa item, terutama bagian sosialisasi ada beberapa yang harus tidak dianggarkan dan dikurangi anggarannya, seperti sosialisasi. Mudah-mudahan tidak terlalu mempengaruhi partisipasi pemilih nantinya," bebernya.

"Untuk menyukseskan pilkada serentak bukan hanya tanggungjawab penyelenggara pemilu, namun juga perlu dukungan pemerintah daerah juga sangat mempengaruhi hal tersebut," katanya.

Namun demikian kata Darmi, rasionalisasi yang dilakukan kemarin justru kembali kepada anggaran yang tertera dalam KUA PPAS APBD Sambas.

"Setelah dirasionalisasi bersama dengan TAPD, mereka tetap menginginkan NPHD diangka sesuai KUA PPAS Rp 32,2 Miliar, lalu apa gunanya dirasionalisasi bersama," ungkapnya.

"Oleh karenanya KPU tidak berani tanda tangani NPHD karena anggaran yang dirasionalisasi bersama sudah sangat minimalis sesuai kebutuhan dan sudah disisir bersama dengan tim TPAD," tutupnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved