3 Pengacara Pajak Pertama di Kalbar Diambil Sumpah dan Janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi

3 orang pengacara pajak pertama di Kalbar ini yakni Drs. Stephanus Masiun, SH, CTL, Mikael SH, MH, CTL, Vinsensius SH, CTL.

3 Pengacara Pajak Pertama di Kalbar Diambil Sumpah dan Janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FERRYANTO
3 Pengacara Pajak yang melaksanakan sumpah janji di Pengadilan Tinggi Pontianak, Selasa (1/10/2019) Tribun Pontianak Ferryanto. 

3 Pengacara Pajak Pertama di Kalbar Diambil Sumpah dan Janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi

PONTIANAK - Sebanyak 3 orang pengacara pajak pertama di Kalimantan Barat yang tergabung dalam Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia (Perjakin) diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Amiryat SH, MH.

Dalam agenda sidang terbuka pengambilan sumpah janji advokat di Pengadilan Tinggi Pontianak, yang terletak di jalan Ayani Pontianak, Selasa (1/10/2019).

3 orang pengacara pajak pertama di Kalbar ini yakni Drs. Stephanus Masiun, SH, CTL, Mikael SH, MH, CTL, Vinsensius SH, CTL.

Pada Pelantikan ini juga di hadiri langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perjakin yakni Petrus Loyani, SH, MH, MBA in Finance & Banking, CTL.

pelaksanaan Sumpah dan Janji inipun berlangsung dengan khidmat.

Dalam sambutannya, Petrus Loyani menyampaikan Kehadiran pengacara pajak ialah untuk mengisi kekosongan dari profesi keadvokasian spesialis yang khusus menangani perkara di bidang perpajakan.

"Sampai sejauh ini menurut undang - undang perpajakan, hanya pengacara yang memiliki SK Pengacara Pajak yang bisa beracara di Pengadilan Pajak, sedangkan advokat atau pengacara umum belum di berkenankan beracara di pengadilan pajak,"katanya.

Baca: 10 Orang Terjaring Razia Rumah Kos, Langsung Diproses ke Pengadilan

Baca: 40 Anggota DPRD Sanggau Ucap Sumpah Janji, Ini Harapan Bamag Sanggau

Baca: POPULER - Vonis Kasus Audrey Memanas, Audrey Nangis di Pengadilan hingga Reaksi Jaksa Penuntut Umum

Syarat Seorang advokat / pengacara bisa beracara di pengadilan Pajak yakni setelah lulus mengikuti pendidikan khusus pengacara pajak.

Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan akan pendampingan advokasi bagi wajib pajak sangat besar saat ini.

"Dari data yang ada di Pengadilan Pajak, dalam setahun ada 5 ribu perkara, dan saat ini yang sedang berjalan 12 ribu perkara dan yang mengantri 13 ribu perkara. Dan selama ini semua wajib pajak belum ada pendampingan pembela mereka, yang ada hanya konsultan pajak, yang tanpa mengurangi hormat saya pada konsultan pajak, mereka umumnya bukan berlatar belakang sebagai advokat atau pengacara,"ujarnya

"Tapi disisi lain para advokat atau pengacara umum tidak diperkenankan masuk ke pengadilan pajak, karena di asumsikan tidak menguasai ilmu perpajakan. Dan kami hadir memenuhi kebutuhan itu, jadi di satu sisi berlatar belakang advokat di sisi lain mengisi dengan pendidikan khusus pengacat pajak,"imbuhnya

Diharapnya, ketiga pencara pajak yang baru saja di ambil sumpahnya dapat berperan dalam penegakan hukum dibidanb perpajakan serta mengedukasi masyarakat.

"Kami berharap teman - teman ini di angkatan perdana di Kalimantan Barat dapat hadir untuk bisa memainkan peran dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan dan memberikan edukasi dan advokasi perpajakan bagi masyarakat pada umumnya,"tutupnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ferryanto
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved