Keterwakilan Perempuan di DPRD Diharapkan Ada Kebijakan dan Anggaran Berpihak

Keterwakilan Perempuan di DPRD Diharapkan Ada Kebijakan dan Anggaran Berpihak

PONTIANAK - Keterwakilan perempuan di DPRD Kalbar diharapkan memberikan warna tersendiri untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

"Saat ini keberadaan ibu Suma Jenny dan ibu Angle Fremalco serta anggota DPRD perempuan yang terpilih dan dilantik adalah representasi partisipasi politik perempuan di Kalbar," kata Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty, Senin (30/09/2019).

Aksi nyata keberpihakan terhadap perempuan dan anak, kata dia, sangat diharapkan.

"Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki terkait penganggaran, bagaimana anggota legislatif (aleg) perempuan membuat kebijakan program dan anggaran yang berpihak pada perempuan dan anak," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, keberadaan aleg perempuan juga diharapkan dapat memberikan warna lain dan pengaruh terkait kinerja DPRD, hal yang paling mudah misalnya adalah disiplin dalam menepati waktu, meskipun ini harusnya dilakukan oleh semua aleg.

Baca: Angeline Fremalco Dorong Kebijakan Pro Untuk Perempuan dan Anak

Baca: Suma Jenny Heryanti Ingin Terus Perjuangkan Perempuan dan Anak di DPRD

Baca: Ustadz Abdul Somad (UAS) Sampaikan Batasan Bersolek Bagi Seorang Perempuan Muslimah

Sementara itu, Kabid Kajian Politik Perempuan Pokja Rumah Demokrasi, Elfira Apriyanti menilai dengan pelantikan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang baru tentu memberikan harapan baru.

"Artinya ada harapan baru untuk seluruh masyarakat kalimantan Barat khususnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum di selesaikan oleh anggota dewan di periode sebelumnya," tuturnya.

Mengingat permasalahan di Kalbar cukup kompleks seperti tingkat permasalahan perempuan dan anak yang tiap tahun semakin meningkat, kata dia, membuat masyarakat Kalbar juga sangat prihatin.

"Harapan saya 9 orang perempuan yang telah di lantik sebagai anggota DPRD Prov. Kalbar, bisa benar-benar serius dan fokus untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak tentu dengan melahirkan suatu kebijakan," jelasnya.

Seperti, lanjut dia, mampu menciptakan suatu edukasi khususnya untuk perempuan di dunia politik misalnya, agar 30 persen yang sudah disediakan akan terpenuhi dan tentu hasilnya akan lebih maksimal dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak.

"Anggota dewan perempuan harus bisa mewujudkan kepentingan kaum perempuan pula," tukasnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak