PMKRI Gelar Dialog Publik Terkait Problematika Pemindahan Ibukota Ke Kalimantan

Bupati Sintang Jarot Winarno, membuka dan menjadi narasumber pelaksanaan Dialog Publik yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik

Penulis: Marpina Sindika Wulandari | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pelaksanaan Dialog Publik yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Sintang Santo Agustinus di Pendopo Bupati Sintang pada Sabtu, (28/9/2019). 

"Kita akan kaji lebih dalam dampak positif dan negatifnya. Serta apa peluang dan tantangan kedepannya jika pusat pemerintahan sudah pindah ke Kalimantan. Kita berharap kaum muda Sintang dan Kalimantan bisa menjadi pelaku dari perubahan besar tersebut," ujarnya.

Menurut Helen sangat penting mendata dampak positif dan negatif dari pemindahan ibukota negara ke kalimantan. Agar generasi muda juga dapat turun ambil bagian dalam membangun bangsa.

Ia juga mengharapkan adanya pelatihan khusus untuk mempersiapkan generasi terhadap perubahan dimasa yang akan datang.

"Mari persiapkan diri kita secara akademik plus kepribadian kita. Kita harus menjadi ahli di bidang kita masing-masing. Kita sebagai tuan rumah harus mempersiapkan diri akan kedatangan ibu kota negara ini. Jangan sampai saat ibukota negara datang, kita teriak-teriak dan saling menyalahkan” pesan Helensia Yuliani Nuni.

Dikesempatan yang sama Akademisi Universitas Kapuas Michael Eko Hardian menyampaikan bahwa ada suara yang muncul dari pulau kalimantan saat mendengar wacana pemindahan ibukota negara.

“Suara itu bisa saja suara ketakutan, kegembiraan dan kekawatiran. Pulau kalimantan akan menjadi gula yang akan diserbu oleh semut dari semua daerah. Dampak positifnya banyak. Pembangunan di kalimantan akan lebih cepat. Kondisi kita saat ini adalah sumber daya manusia yang terbatas, miskin infrastruktur, potensi sumber daya alam belum dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Kita jangan menjadi penonton, maka harus ada yang dilakukan, negara harus melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan kebijakan, seperti penerimaan ASN, TNI dan Polri” terang Michael Eko Hardian.

Ia juga menyampaikan bahwa setelah pemindahan ibukota nantinya, Negara mampu menjaga keseimbangan alam di bumi borneo.

Ibu kota baru diharapkan menjadi kota yang berbudaya dan memiliki arsitektur lokal dan berkarakter. Memberikan nama lokal terhadap nama jalan dan gedung serta membangun jalan yang baik sampai ke pedalaman.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved